0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Politik Uang Pilkada Tidak Ada Sanksi Pidana?

ilustrasi politik uang

Wonogiri — Tak bisa dipungkiri, jika pelaksanaan Pilkda di Wonogiri rentan adanya politik uang. Namun sayangnya, lemahnya aturan membuat pelaku politik uang tidak bisa dijerat hukum.

“Masing-masing paslon mempunyai peluang yang sama untuk melakukan tindakan politik uang. Dalam prakteknya saat terjadi pelanggaran dan dilakukan penegakan hukum dapat menimbulkan kegaduhan,” ujar Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Wonogiri, Dwi Setyo Budi Utomo, Senin (23/11).

Dikatakan, ancaman pidana tidak diatur, namun hanya ada larangan terkait politik uang. Sehingga, dalam penegakan hukum perlu sinergitas Gakumdu. Selain itu, perlu adanya deteksi dini dalam setiap tahapan Pilkada untuk menangkal tindakan politik uang.

Kapolres Wonogiri AKBP Windro Akbar Panggabean menghimbau kepada personel yang dilapangan untuk berhati-hati jika menemukan pelanggaran politik uang. Pasalnya, tidak ada sanksi pidana saat politik uang. Bilamana melihat seperti ini aparat TNI Polri diharuskan melaporkan ke Panwas, itupun waktunya hanya lima hari untuk prosesnya, lebih dari lima hari, kasusnya tidak bisa diproses hukum.

Editor : Wahyu Wibowo

Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge