0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Pemerintah Disarankan Tak Perpanjang Kontrak Freeport

freeport. (Dok.Reuters)

Timlo.net – Kasus dugaan pencatutan nama Presiden oleh Ketua DPR Setya Novanto harusnya bisa membuka mata rakyat Indonesia. Skandal ini sepatutnya membuat pemerintah tidak memperpanjang kontrak Freeport di Papua.

“Jadi jangan hanya melihat (kasus) Novanto-nya, tapi juga harus melihat Freeport-nya. Jangan-jangan negosiasi-negosiasi seperti ini sudah sering mereka lakukan sebelumnya,” kata Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Parahyangan, Bandung, Jawa Barat, Asep Warlan Yusuf, Jumat (20/11).

“Masyarakat juga harus melihat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Freeport di Indonesia. Kalau bisa dibuktikan PT Freeport selama ini melanggar aturan hukum yang berlaku di Indonesia, maka sebenarnya kontrak bisa dibatalkan,” lanjutnya.

Asep menjelaskan minimal ada dua persoalan serius lainnya terkait terbongkarnya rekaman diduga Setya Novanto yang diduga mencatut nama Jokowi-JK.

“Yaitu proses penegakan hukum dan demokrasi juga masalah konstitusional utamanya terkait pasal 33 UUD 45. Ini luput dari perhatian dan masyarakat hanya fokus pada Setya Novanto saja,” ujar Asep.

Menurutnya pengambilan rekaman tanpa seizin yang bersangkutan dan kemudian disebarkan juga tanpa izin, adalah proses melanggar hukum. Dia menilai, terlepas dari kebenaran isi rekaman tersebut, jika hal ini bisa digunakan sebagai bukti hukum, maka bukan tidak mungkin masyarakat juga bisa dijebak dengan yurisprudensi pada kasus ini.

“Yang namanya merekam apalagi sampai menyebarkan ini harus seizin yang bersangkutan. Kalau pengusaha saja bisa menjebak seorang pimpinan lembaga tinggi negara seperti ini, bisa dibayangkan tidak jika penguasa melakukan hal seperti ini pada rakyatnya? Dampak ini yang harus dipikirkan,” tambah Asep.

Dia menilai, rakyat nantinya akan ketakutan untuk berbicara dan mengkritik penguasa karena khawatir setiap pembicaraannya bisa direkam oleh siapapun untuk dilakukan proses hukum pada dirinya.

“Jika ada yang bicara jelek tentang penguasa dan kemudian ada yang melaporkan, kemudian orang tersebut kemudian ditindak atas dugaan pencemaran nama baik atau perbuatan tidak menyenangkan, repot rakyat nantinya,” ucapnya.

Proses penegakan hukum, menurut Asep, harus dilakukan sesuai dengan hukum. Penegakan hukum tanpa menggunakan aturan hukum, maka akan mengakibatkan kesewenang-wenangan.

Menurutnya, hal ini nampaknya disadari oleh pemerintah yang hanya melaporkan Setya Novanto ke MKD tanpa melaporkan ke aparat penegak hukum. Pemerintah nampaknya sadar bahwa jika hal ini dilaporkan ke aparat hukum, maka Setya Novanto bisa menuntut balik karena bagaimanapun rekaman ini tidak bisa dijadikan bukti hukum.

“Jika bukti didapatkan tidak melalui proses hukum yang benar, maka pengadilan pun bisa menolak dan membatalkan bukti yang diajukan. Bahkan bukan tidak mungkin pihak yang digugat bisa menuntut balik. Ini makanya saya lihat pemerintah pun enggan melaporkan ke aparat hukum dan hanya melaporkan ke MKD. Makanya Menko Polhukam pun buru-buru mengatakan bahwa presiden tidak akan memperpanjang dan melaporkan kasus ini,” ujar Guru Besar Hukum Tata Negara ini.

Sementara soal laporan ke MKD, hal itu sangat tergantung pada DPR sendiri sebagai lembaga. Sebab, proses yang terjadi di DPR itu adalah proses politik, bukan proses hukum pidana umum.

Kasus ini juga, menurutnya, membuka mata rakyat Indonesia, bahwa banyak yang tidak beres dengan PT Freeport Indonesia selama menjalankan operasinya di Indonesia.

“Utamanya pelanggaran UUD pasal 33 dimana disebutkan bumi air dan semua yang terkandung didalamnya digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Sekarang yang dapat besar rakyat apa PT Freeport? Kalau Freeport yang mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari rakyat, itu pelanggaran konstitusi,” jelas dia.

[dan]

Sumber: merdeka.com

Editor : Dhefi Nugroho

Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge