0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Guru SMKN 2 Wonogiri Dilaporkan ke Panwaslu

Tim Advokasi Paslon Jos (dok.timlo.net/tarmuji)

Wonogiri — Seorang guru pegawai negeri sipil (PNS) mata pelajaran (Mapel) Matematika yang mengajar di SMKN 2 Wonogiri berinisial AR dilaporkan ke Panwaslu Wonogiri oleh tim Advokasi pasangan calon (Paslon) Jos. Dengan dugaan pelanggaran Pikada. AR diduga melakukan ekploitasi Pilkada terhadap siswa didik,dengan modus mengiming-imingi pemberian Bantuan Siswa Miskin(BSM)

“AR kami laporkan dengan dugaan mempengaruhi siswa agar mau mengajak kedua orang tuanya memilih salah satu Paslon dan imbalannya akan dicarikan bantuan siswa miskin (BSM),” ungkap Tim Advokasi Jos, Martanto di Kantor Sekber Relawan Jos, Pokoh, Wonogiri, Kamis (19/11).

Menurutnya, bermula pada Selasa(17/11) lalu, pihaknya mendapatkan informasi terkait apa yang dilakukan AR terhadap siswa didik SMKN 2 Wonogiri. Modusnya, siswa dipanggil dua-dua ke dalam bengkel sekitar pukul 15.00 WIB. Kemudian pada Rabu (18/11) dirinya bersama Ketua Tim Pemenangan Jos, Setyo Sukarno dan satu staf DPC PDIP melakukan investigasi sekaligus klarifikasi terhadap siswa kelas XII SMKN 2 Wonogiri.

“Sebagai saksi, kita minta lima siswa SMKN 2 Wonogiri menulis apa yang telah dilakukan dan diminta AR pada Selasa (17/11) lalu, saat di bengkel praktek sekolah tersebut, tanpa dikurangi dan ditambahi,” katanya.

Martanto mengatakan, dengan kesaksian lima siswa tersebut, serta bukti tertulis, dirinya melaporkan ke Panwaslu Wonogiri. Kelima siswa tersebut yakni, ID, TM, SH, TP dan AW. Bahkan, jika nanti sampai di ranah pidana, kelima sisa siap ini siap menjadi saksi. Pihaknya pun menekankan agar Panwaslu segera mengadakan penulusuran dengan tuntas dan netral.

“Bila dugaan ini benar terbukti, SMKN 2 dan Disdik harus bertanggung jawab, dan pihak-pihak berwenang agar memberikan sangsi tegas. Kami juga meminta lembaga dan aparat terkait untuk melindungi kenyamanan siswa yang menjadi saksi,” katanya.

Sementara itu, Ketua Pemenangan Jos, Setya Sukarno mengatakan, hal tersebut merupakan upaya ekploitasi anak. Selain itu, hal-hal yang berkaitan dengan kampanye telah jelas aturannya. Di sisi lain AR sendiri merupakan PNS, tentunya harus mengacu pada UU ASN dimana sebagai PNS harus menjaga netralitas.

“PKPU sendiri sudah jelas, tempat-tempat mana yang tidak boleh dan boleh dijadikan lokasi kampanye, kalau sekolahan kan jelas melanggar aturan. Saya harap ini jadi warning bagi Disdik Wonogiri,” tandasnya.

Editor : Marhaendra Wijanarko

loading...


Komentar Anda

Berita Terkait

KEMBALI KE ATAS badge