0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

TP4D Kejari Solo Bentuk Desk Khusus di Inspektorat

dok.timlo.net/achmad khalik
Ketua TP4D Kejar Solo, Mohammad Rosyidin (dok.timlo.net/achmad khalik)

Solo — Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Dearah (TP4D) Kejaksaan Negeri (Kejari) Solo membentuk desk khusus di Kantor Inspektorat Pemerintah Kota (Pemkot) Solo. Langkah ini bertujuan untuk membantu Pemkot dalam penyerapan anggaran dana tanpa melanggar aturan yang telah ditetapkan.

“Upaya yang kami lakukan setelah pembentukan tim TP4D beberapa waktu lalu adalah melakukan sosialisasi ke sejumlah SKPD. Dalam sosialisasi itu, kami menerima masukan terkait susahnya penyaluran dana hibah yang sangat rumit. Dari itu, kami membentuk desk khusus yang berada di Inspektorat,” kata Ketua TP4D Kejari Solo, M Rosyidin, Rabu (18/11).

Sejak penerbitan Permendagri No. 32 tahun 2011 tentang pemberian dana hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD Kota, terang Rosyid, masing-masing SKPD mengeluh kesulitan dalam penyaluran dana hibah. Bagaimana tidak, penerima dana hibah harus memiliki badan hukum. Sedangkan, sejumlah program Pemkot Solo yang bersumber dari dana hibah langsung menyasar kepada perorangan.

“Penerbitan Permendagri memang untuk meminimalisir korupsi. Tapi, semestiinya ada pengecualian dan diatur secara khusus. Jadi, serapan anggaran tersebut tetap maksimal,” jelas Rosyid yang juga menjabat sebagai Kasi Intel Kejari Solo tersebut.

Pihaknya, lanjut Rosyid, akan memberikan masukan secara tertulis terhadap pihak Pemkot. Intinya, pihak-pihak yang terlibat dalam serapan anggaran ini harus tertib administrasi yang menjadi syarat utama tanpa menyulitkan pembangunan. Pasalnya, celah utama korupsii rata-rata dimulai dari pelanggaran administrasi.

“Demi mencapai sasaran dana hibah, kami tak menyarankan Pemkot menabrak aturan. Namun, dalam urusan tertentu selama tak merugikan keuangan negara aturan bisa dibikin luwes,” ungkapnya.

Selain itu, sambungnya, dalam setiap penandatanganan perjanjian pengerjaan proyek antara pejabat pembuat komitmen (PPK) dengan rekanan, TP4D dipastikan hadir langsung. Kehadiranya semata-mata untuk mengingatkan para pejabat dan rekanan agar jangan sekali-kali main mata.

“Kami akan tunggui dan ingatkan agar hati-hati memakai uang negara,” paparnya.

Editor : Marhaendra Wijanarko

loading...


Komentar Anda

Berita Terkait

KEMBALI KE ATAS badge