0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

2 Desa di Kebakkramat Digelontor Rp 2 Miliar dari PLPBK

dok.timlonet/www.kabarlawu.com
Peresmian pembangunan PLPBK Desa Miri (dok.timlonet/www.kabarlawu.com)

Karanganyar — Desa Kemiri dan Banjarharjo, Kebakkramat, Karanganyar menjadi sasaran penataan lingkungan permukiman berbasis komunitas (PLPBK). Bentuk penataan meliputi rehab rumah tidak layak huni (RTLH), pembangunan drainase, penyediaan ruang terbuka hijau (RTH), perbaikan jalan, sanitasi dan sarana pendidikan. Dengan nilai pengerjaan masing-masing Rp 1 miliar yang bersumber dari dana APBN.

“Bidang kerja kawasan sesuai desai BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat). Saat ini sedang proses DED,” kata Koordinator Program Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman di Perkotaan (P2KKP) Kabupaten Karanganyar, Dade Saripudin, Selasa (17/11).

Dade mengatakan, program ini bertujuan mempercepat penurunan luasan kawasan kumuh sesuai target rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). Saat ini tercatat kawasan kumuh mencapai 48.430 hektare. Dade memastikan program ini tidak akan tumpang tindih dengan pembangunan bersumber Dana Desa maupun mengambil bidang sama pada pengerjaan tahun lalu.

“PLPBK di dua desa ini merupakan kelanjutan program serupa saat diampu PNPM Mandiri Perkotaan,” jelas Dade.

Jika lokasi prioritas sudah memperoleh pendampingan cukup, lanjut Dade, maka akan digeser ke dusun lain namun masih di desa yang sama. Antara lain dusun Jagatan, Grasak dan Babatok di Desa Banjarharjo serta Dusun Kebakdemang dan Kebakkalang di Desa Kemiri. Konsep penataan ini disandingkan tag 100-0-100. Yakni mengupayakan terwujud 100% akses masyarakat terhadap sanitasi, tidak adanya wilayah atau kawasan permukiman kumuh (0%).

“Sehingga terwujud kota tanpa kumuh dan terfasilitasinya 100% warga terhadap akses air layak minum,” katanya.

Dade mengatakan, paket pengerjaan penataan kawasan permukiman tahun 2015 sudah diselesaikannya melalui program PNPM Mandiri Perkotaan di Colomadu, Kaliwuluh, Banjarharjo, Kemiri dan Bolon. Berdasarkan SK Bupati No. 600/1258 Tahun 2014 tentang Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman kumuh, Karanganyar memiliki slum area seluas 74,71 hektare yang tersebar di 29 kawasan. Luasan kawasan kumuh di atas 15 hektare ditangani pusat.

“Sedangkan 10-15 hektare ditangani pemerintah provinsi dan 10 hektare ke bawah menjadi tanggungjawab kabupaten/kota untuk menanganinya,” katanya.

Editor : Marhaendra Wijanarko

loading...


Komentar Anda

Berita Terkait

KEMBALI KE ATAS badge