0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

MA Menangkan Kubu Djan Faridz, DPW PPP se-Indonesia Menolak

merdeka.com

Ketua Umum PPP Djan Faridz

Timlo.net — Pada 2 November 2015, Mahkamah Agung menerbitkan putusan perdata Nomor 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015. Dengan adanya putusan terakhir tersebut, MA membatalkan kepengurusan PPP hasil Muktamar Surabaya (kubu Romahurmuziy) dan mengesahkan kepengurusan PPP hasil Muktamar Jakarta (kubu Djan Faridz). Sejumlah pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) berkumpul dan menyatakan sikap menolak putusan MA terkait dualisme kepemimpinan di tubuh partai.

Tampil sebagai juru bicara, Ketua DPW PPP Banten Agus Setiawan. Dia mengklaim membawa suara dari pengurus DPW seluruh Indonesia. Mereka menolak putusan MA dengan alasan putusan itu jauh dari nilai-nilai keadilan yang seharusnya dijunjung tinggi majelis hakim.

Dalam proses hukum terkait dualisme PPP, Agus menuding ada indikasi ketidakjujuran yang dilakukan ketua dewan perwakilan cabang (DPC) atau tingkat kabupaten. Karena itu pihaknya meminta Kementerian Hukum dan HAM tidak mengeluarkan surat keputusan pengesahan pengurus PPP yang dikomandoi Djan Faridz sebagai ketua umum, sesuai putusan MA.

Disinggung soal islah, Agus Setiawan mengatakan hal tersebut merupakan otoritas DPP.

“Jika DPP minta Islah pun kami akan mencabut gugatan. karena gugatan atau laporan dapat dicabut kembali tergantung peraturan Undang undang. Kalau delik aduan mutlak atau relatif masih bisa dilakukan tapi kalau pidana tergantung menyangkut kepentingan umum” ujarnya saat konferensi pers di Jakarta, Minggu (15/11).

Meski kubu Djan Faridz dan Romi belum berdamai, situasi ini diyakini tidak akan mengganggu kekuatan PPP jelang Pilkada serentak.

“Sejauh ini tidak ada keresahan menuju pilkada serentak, bahkan hampir tidak ada hambatan” tambah Agus.

[noe]

Sumber : merdeka.com

Editor : Wahyu Wibowo

loading...


Komentar Anda

Berita Terkait

KEMBALI KE ATAS badge