0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Penerbitan Perma No 2 Tahun 2015, Sejumlah Advokat Silang Pendapat

timlo.net/achmad khalik

Rapat koordinasi terkait penerbitan Perma No 2 tahun 2015 tentang gugatan sederhana yang digelar di Pengadilan Negeri Solo beberapa waktu lalu

Solo — Sejumlah pengacara di Kota Solo terjadi silang pendapat terkait diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Disatu sisi, mereka menganggap Perma yang diterbitkan membawa angin segar bagi dunia usaha di Indonesia. Dilain pihak menilai penerbitan Perma tersebut membuat masyarakat kian susah mendapatkan keadilan.

”Peratuan ini dapat menjadi solusi untuk mengurangi penumpukan kasus perdata di MA. Menurut aturan tersebut perkara gugatan perdatta mampu diselesaikan hanya dalam kurun waktu selama 25 hari. Jika dilihat aturan mainnya, asas pembuktiannya sangat mudah,” terang Pengacara sekaligus dosen pascasarjana Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, M Taufik saat dihubungi wartawan, baru-baru ini.

Selain hal tersebut di atas, kata Taufik, peraturan tersebut juga meniscayakan adanya hakim tunggal dan tak adanya mekanisme banding atau kasasi. Meski demikian, terbitnya peraturan ini menuntut para hakim harus memiliki kecerdasan dan ketelitian.

Taufik mengusulkan agar MA berani melakukan terobosan serupa pada kasus-kasus pidana. Harapannya sama, yakni tak terjadi penumpukan kasus-kasus di Pengadilan Negeri (PN) maupun di tingkat MA.

“Sebenarnya ini (Peraturan MA) bisa dibilang terlambat mengingat sifat hukum acara kita, singkat, cepat, dan murah,” paparnya.

Berbeda dengan pendapat sebelumnya, pengacara lainnya, Asri Purwanti justru menilai peraturan baru itu mempersulit masyarakat dalam memeroleh keadilan. Alasannya, waktu 25 hari dianggap sangat mepet dan membuat pembuktian perkara terburu-buru.

“Mediasi saja bisa membutuhkan waktu 40 hari. Pada kasus wanprestasi misalnya, harus menghadirkan tergugat dan penggugat juga,” paparnya.

Dengan mepetnya waktu yang diberikan itu, membuat fokus pengacara terpecah karena ada banyak kasus yang mesti ditangani pengacara.

“Menurut hemat saya, itu terlalu mepet,” tandasnya.

Editor : Wahyu Wibowo

loading...


Komentar Anda

KEMBALI KE ATAS badge