0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Penolakan PMN, Menkeu : Tak ada Masalah

merdeka.com

Bambang Brodjonegoro

Timlo.net — Rapat paripurna DPR akhirnya menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (R-APBN) 2016 menjadi Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2016. Belanja pemerintah ditetapkan sebesar Rp 2.095 Triliun.

Selain itu, DPR menolak rencana pemerintah menyuntik modal atau Penanaman Modal Negara (PMN) ke 25 BUMN. Soal PMN dikembalikan kepada komisi terkait, dan akan dibahas kembali dalam pembahasan APBN Perubahan 2016 mendatang.

Menanggapi ini, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, meski belum ada PMN, ini tidak akan mengganggu kinerja perusahaan BUMN terkait. Penyuntikan modal bukan untuk belanja proyek, namun hanya untuk ekspansi bisnis.

“PMN kan tambahan modal bukan belanja. Jadi si BUMN bersangkutan engga akan terganggu kerjanya. Ini menambah modal supaya dia bisa melakukan ekspansi bisnis dan bisa pinjam ke perbankan lebih besar lagi,” ucap Bambang di DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (30/10).

Bambang tidak terlalu mempermasalakan soal penolakan PMN BUMN. Menurutnya, BUMN masih sehat dan masih mampu ekspansi bisnis.

“Maksudnya mereka kan bukan perusahaan yang mau bangkrut. Apalagi BUMN Karya. Jasa Marga saja kan mereka punya kemampuan. Jadi tetap bisa menjalankan tugasnya,” ucap Bambang.

Sebelumnya, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengusulkan penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada 25 perusahaan BUMN guna meningkatkan kinerjanya di tahun 2016.

Rencana PMN tersebut dimasukkan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (R-APBN) 2016 dengan total Rp 34,31 Triliun.

Dari 25 perusahaan BUMN yang diajukan mendapatkan penambahan PMN tahun depan, Komisi VI DPR RI menyetujui kepada 23 perusahaan BUMN. Namun ini kemudian ditolak Paripurna DPR.

“Keputusan Komisi VI terhadap usulan PMN sebagaimana yang disampaikan awal rapat sebagai kesimpulan hasil rapat,” kata Ketua Komisi VI DPR, Ahmad Hafisz Tohir di Komisi VI DPR, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/10).

 

Berikut daftar BUMN penerima PMN tahun 2016:

  1. Perum Bulog sebesar Rp 2 Triliun. Keputusan Komisi VI DPR, disetujui.
  2. PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) Rp 500 Miliar menjadi Rp 1 Triliun. Keputusan Komisi VI DPR, disetujui.
  3. PT Pelabuhan Pelindo III (Persero) Rp 1 Triliun. Keputusan Komisi VI DPR, disetujui.
  4. PT Hutama Karya (Persero) Rp 3 Triliun. Keputusan Komisi VI DPR, disetujui.
  5. PT Wijaya Karya Tbk Rp 3 Triliun menjadi Rp 4 Triliun. Keputusan Komisi VI DPR, disetujui.
  6. PT Pembangunan Perumahan Tbk Rp 2 Triliun. Keputusan Komisi VI DPR, disetujui.
  7. PT Angkasa Pura II (Persero) Rp 2 Triliun. Keputusan Komisi VI DPR, disetujui.
  8. PT Jasa Marga Tbk Rp 1,25 Triliun. Keputusan Komisi VI DPR, disetujui.
  9. PT PLN (Persero) Rp 10 Triliun. Keputusan Komisi VI DPR, disetujui.
  10. PT Geo Dipa Energi (Persero) Rp 1,16 Triliun. Keputusan Komisi VI DPR, disetujui.
  11. PT Krakatau Steel Tbk Rp 1,5 Triliun. Keputusan Komisi VI DPR, disetujui.
  12. PT Industri Kereta Api (Persero) Rp 1 Triliun. Keputusan Komisi VI DPR, disetujui.
  13. PT Barata Indonesia (Persero) Rp 500 Miliar. Keputusan Komisi VI DPR, disetujui.
  14. PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia Rp 500 Miliar. Keputusan Komisi VI DPR, disetujui.
  15. PT Pertani (Persero) Rp 250 Miliar. Keputusan Komisi VI DPR, disetujui.
  16. Perum Jamkrindo Rp 500 Miliar. Keputusan Komisi VI DPR, disetujui.

 

PMN Non Tunai :

  1. PT Perkebunan Nusantara VIII Rp 32,8 Miliar. Keputusan Komisi VI disetujui, dengan catatan dilakukan audit BPK dengan tujuan tertentu.
  2. PT Perikanan Nusantara (Persero) Rp 29,39 Miliar. Keputusan Komisi VI disetujui, dengan catatan dilakukan audit BPK dengan tujuan tertentu.
  3. PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) Rp 692,5 Miliar. Keputusan Komisi VI disetujui, dengan catatan dilakukan audit BPK dengan tujuan tertentu.
  4. Perum Perumnas Rp 235,4 Miliar. Keputusan Komisi VI disetujui, dengan catatan dilakukan audit BPK dengan tujuan tertentu.
  5. PT Perkebunan Nusantara I Rp 25,05 Miliar. Keputusan Komisi VI disetujui, dengan catatan dilakukan audit BPK dengan tujuan tertentu.
  6. PT Amarta Karya (Persero) Rp 32,14 Miliar. Keputusan Komisi VI disetujui, dengan catatan dilakukan audit BPK dengan tujuan tertentu.
  7. PT Krakatau Steel Rp 956,5 Miliar. Keputusan Komisi VI disetujui, dengan catatan dilakukan audit BPK dengan tujuan tertentu.

Sementara BUMN yang ditolak rencana penambahan PMN oleh Komisi VI adalah:

  1. PT Sang Hyang Seri (Persero) Rp 250 Miliar. Keputusan Komisi VI DPR, tidak disetujui. Pendanaan dialihkan ke PT Pertani.

“SHS dan Pertani ini diusulkan mendapatkan PMN sehubungan dengan kedaulatan pangan. Fungsi keduanya ada kemiripan karena itu kami usul PMN-nya dipindahkan ke Pertani,” kata Menteri BUMN, Rini Soemarno.

  1. PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) Rp 500 miliar. Keputusan Komisi VI DPR tidak disetujui. Rencana PMN untuk BUMN ini dialokasikan ke sektor infrastruktur rumah, yakni ke PT PP dan Perum Perumnas.

“Keputusan ini disertai dengan catatan-catatan yang tidak dipisahkan.”

[idr]

Sumber : merdeka.com

Editor : Wahyu Wibowo

loading...


Komentar Anda

Berita Terkait

KEMBALI KE ATAS badge