0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Buruh Kritisi Kebijakan Anggaran

dok.merdeka.com

ilustrasi

Timlo.net – Pemerintah dinilai tidak berpihak kepada kaum buruh dalam RAPBN 2016. Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu Arief Poyuono mengatakan anggaran tenaga kerja dalam RAPBN 2016 sangat kecil, hanya mencapai 0,3 persen dari total anggaran mencapai Rp 2.121,3 Triliun.

Dana itu digunakan untuk pengeluaran pengembangan sumber daya manusia, khususnya untuk peningkatan kompentensi.

“Belajarlah dari Singapore yang negaranya tidak mempunyai sumber daya alam sejak merdeka hingga sekarang, mengalokasikan Anggaran belanja negaranya sangat signifikan rata-rata 6,9 persen atau Rp 70 triliun rupiah dari total jumlah anggarannya di tahun 2015,” ujar dia, Jumat (30/10).

Menurut Arif, pekerja yang mempunyai skill yang tinggi dan kompentensi serta berkualitas adalah kunci dari tingkat produktivitas suatu negara. Jadi, kata dia, wajar apabila para pekerja menuntut kenaikan upah setiap tahunnya.

“Apalagi akhir tahun 2015 Kita memasuki pasar bebas ASEAN. Padahal, pasar bebas ASEAN bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan stabilitas perekonomian masyarakat,” terang dia.

Untuk itu, kesiapan sumber daya manusia menjadi faktor penting agar dapat bersaing di pasar bebas ASEAN. Namun, alokasi yang dianggarkan untuk pemberdayaan manusia hanya 0,3 persen dari RAPBN 2016.

“Itu cuma omong kosong dengan Trisakti dan Nawacitanya untuk bisa berdikari di segala bidang kalau tidak ada keinginan untuk pengembangan SDM yang berkualitas dalam APBN 2016,” ungkapnya.

[bim]

Sumber: merdeka.com

Editor : Dhefi Nugroho

loading...


Komentar Anda

Berita Terkait

KEMBALI KE ATAS badge