0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Rencana Pembangunan Gedung Parkir Kota Barat Salahi Perda RTRW

dok.timlo.net/aryo yusri atmaja
Lapangan Kota Barat Solo (dok.timlo.net/aryo yusri atmaja)

Solo — Sejumlah pihak kembali mengingatkan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Solo tentang dampak rencana pembangunan gedung parkir di Lapangan Kota Barat dan Sriwedari. Selain melanggar Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), pembangunan gedung parkir juga bakal menurunkan jumlah ruang terbuka hijau (RTH) yang saat ini jumlahnya baru 12 persen.

“Perlu ditinjau ulang mengenai pemilihan lokasi. Sesuai Perda No 1 Tahun 2012, Lapangan Kota Barat merupakan ruang terbuka hijau (RTH). Dimanatkan RTH sebesar 30 persen dari luas wilayah,” kata perwakilan Dinas Tata Ruang Kota (DTRK) Solo, Budiarto, dalam rapat paparan akhir pra desain pembangunan gedung parkir Lapangan Kota Barat dan Sriwedari, Kamis (29/10) di Kantor Dishubkominfo Solo.

Menurut Budiarto, dalam usaha mencapai RTH 30 persen, saat in, Pemkot baru tercapai 12 persen. Kalau nantinya Lapangan Kota Barat dijadikan gedung parkir, maka jumlah RTH di Solo dipastikan akan menyusut lagi.

Ia menambahkan, alih fungsi lahan sesuai yang diatur di Perda RTRW pun tidak bisa dilakukan sembarangan. Dalam Undang-undang No 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, pejabat yang menyalahgunakan pemanfaatan ruang bisa ditunutut dengan ancaman pidana 5 tahun dan dengan 500 juta.

“Jangan sampai alih pemanfaatan ruang ini jadi ranah hukum,” tegas dia.

Saran yang sama disampaikan oleh perwakilan Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Solo yang enggan disebut namanya. Selain melanggar Perda RT RW, alih fungsi lahan lapangan Kota Barat dipastikan menganggu resapan air.

Pegiat Kota, Mayor Haristanto juga menyatakan hal serupa. Pembangunan gedung parkir justru akan merangsang orang menggunakan kendaraan pribadi.

“Menurut saya, gedung parkir ini kebijakan sesaat. Besok itu, Solo akan banyak gedung-gedung parkir. Apakah tidak ada solusi lain, misalnya membatasi atau moratorium kendaraan. Soal lokasi, Lapangan Kota Barat itu tadi sudah jelas, peruntukannya untuk RTH,” beber dia.

Menanggapi hal itu, Kepala UPTD Perparkiran Dishubkominfo Solo, M Usman mengatakan mempertimbangkan masukan banyak pihak, tidak menutup kemungkinan Dishubkominfo memilih lokasi lain. Namun, sejauh ini, lokasi yang memungkinkan dibangun gedung parkir hanya di Lapangan Kota Barat dan Sriwedari.

“Kalau soal bertentangan dengan Perda RTRW, saya kira regulasi itu nggak kaku. Saya kira masih bisa direvisi. Di UU Tata Ruang, Perda RTRW itu kan berlaku 20-25 tahun. Bisa direview 5 tahun mengingat perubahan karakter, tingkat perubahan dan tata guna lahan,” jelas dia.

Editor : Wahyu Wibowo

loading...


Komentar Anda

Berita Terkait

KEMBALI KE ATAS badge