0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Sidang Kasus Korupsi Dukcapil Klaten

Disebut Terima Aliran Dana, Sunarna: Terserah Pengadilan

Dok.Timlo.net/Indratno Eprilianto
Bupati Klaten, Sunarno (Dok.Timlo.net/Indratno Eprilianto)

Klaten —  Nama Bupati Klaten Sunarna muncul dalam persidangan dugaan korupsi proyek pemuktahiran daftar penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) 2008 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Semarang, Senin (26/10) lalu.

“Agenda berikutnya (sidang) Senin pekan depan (2/11) dengan pemeriksaan saksi-saksi,” ujar penasehat hukum terdakwa mantan Kepala Disdukcapil Klaten Sarjono, Joko Yunanto, Selasa (27/10).

Disebut kliennya dalam persidangan, lanjutnya, tidak menutup kemungkinan Sunarna yang saat itu menjabat Bupati Klaten pada periode pertama (2005-2010) bakal dihadirkan.

“Kami lihat perkembangan persidangan. Harapan pak bupati bisa beri keterangan, saksi yang meringankan untuk terdakwa. Karena terdakwa melakukan kegiatan itu karena ada izin dari bupati. Harapannya bupati tidak keberatan untuk menjadi saksi yang meringankan terdakwa,” sebutnya.

Sementara itu, Bupati Klaten Sunarna mengaku siap jika sewaktu-waktu dipanggil sebagai saksi untuk kasus dugaan korupsi tersebut.

“Ya silakan saja kan saya penanggung jawab keuangan daerah semuanya, sesuai tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) saya. Kalau dipanggil itu terserah dari pengadilan, namanya warga negara siapapun kalau dipanggil harus datang,” katanya.

Sunarna menegaskan, dirinya tidak akan menunjuk kuasa hukum karena di Pemkab Klaten telah memiliki bagian hukum. Menurutnya, APBD sudah ditetapkan berdasarkan peraturan daerah (Perda). Semua pelaksanaan kegiatan yang dianggarkan dalam APBD menjadi tanggungjawab pengguna anggaran yakni Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yang bersangkutan, dan pengawasannya dilakukan melalui rapat koordinasi pelaksanaan (Rakolak) setiap bulannya.

“Semua kegiatan itu atas sepengetahuan dan perencanaan. Dan itu usulannya memang bukan muncul di mulai awal perencanan anggaran, tapi munculnya di Badan Anggaran,” ucap Sunarna, saat dihubungi wartawan, Selasa (27/10).

Editor : Wahyu Wibowo

loading...


Komentar Anda

Berita Terkait

KEMBALI KE ATAS badge