0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Ingin Untung Besar, Pengoplos Gas Elpiji Dibekuk

merdeka.com

ilustrasi

Timlo.net – Bareskrim Polri menggerebek tempat pengoplosan gas subsidi ke non subsidi di Kelurahan Karang Timur, Kecamatan Karang Tengah, Tangerang, Selasa (27/10).

Menurut keterangan Kasubdit Indag, Kombes Helmy Santika lokasi pengoplosan itu berupa lahan kosong dengan ditutup seng dan dijaga oleh sejumlah penjaga bayaran. Saat diciduk, mereka tidak melakukan perlawanan.

Pemilik yang berinisial MS serta tiga karyawannya yakni GM, MH dan KM ikut diamankan.

“Diduga tengah mengoplos gas dari tabung gas 3 kilogram (subsidi) ke tabung gas 12 kilogram dan 50 kilogram nonsubsidi,” kata Helmy, Selasa (27/10).

Dia menjelaskan kuat dugaan motif pelaku adalah mengambil keuntungan yang besar. Diterangkannya, modus operasi mereka dengan membeli gas elpiji tiga kilogram di stasiun pengisian bulk elpiji. Pelaku berani membayar lebih untuk mendapatkan bahan baku yang banyak.

“Ini sudah dilakukan selama dua tahun,” terangnya.

Usai memperoleh gas elpiji 3 kilogram, lanjut dia, pelaku bersama karyawannya lantas memindahkan ke dalam tabung gas 12 kilogram dan 50 kilogram. Setelah semuanya siap, MS kemudian mengirimkan gas tersebut ke PT DWS yang merupakan agen penjualan gas nonsubsidi.

“Dijual ke PT DWS dengan harga Rp 103 ribu untuk yang 12 kilogram dan Rp 430 ribu untuk yang 50 kilogram,” ujarnya.

Dari hasil penjualan gas 12 kilogram, pelaku memperoleh untung sekitar Rp 20 ribu pertabung. Sementara dari penjualan tabung 50 kilogram diperoleh untung Rp 120 ribu pertabung. Selain itu, polisi tengah mendalami keterlibatan PT DWS dalam kasus ini.

Saat penggerebekan, Bareskrim mengamankan 620 tabung gas tiga kilogram, 110 tabung gas 12 kilogram, 235 tabung gas 50 kilogram, enam selang regulator, enam telepon seluler, lima unit truk, satu mobil Suzuki Karimun dan dua sepeda motor untuk membantu operasional.

Para pelaku dijerat pasal 22 Undang-undang Migas karena tidak mempunyai izin, pasal 62 ayat 1 juncto pasal 8 huruf b dan c UU nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan atau pasal 31 juncto pasal 32 ayat (2) UU nomor 2 tahun 1981 tentang Metrologi Legal dengan ancaman pidana paling lama lima tahun kurungan penjara atau pidana denda paling banyak Rp 200 miliar.

[eko]

Sumber: merdeka.com

Editor : Dhefi Nugroho

loading...


Komentar Anda

Berita Terkait

KEMBALI KE ATAS badge