0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Minimalisasi Sengketa, BPN Dorong Legalisasi Aset Tanah

Kantor BPN Karanganyar (dok.timlo.net/ist)

Karanganyar — Untuk meminimalisasi sengketa terutama soal kepemilikan tanah, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Karanganyar mendorong pemerintah, masyarakat maupun yayasan untuk menyertifikatkan tanahnya, sebagai legalisasi atas aset yang dimiliki.

“Seperti misalnya pada tanah wakaf, jika tidak ada legalisasi, bisa saja terjadi ahli waris meminta kembali tanah tersebut. Sebab wakaf hanya dilakukan secara lisan, tidak ada bukti sertifikat atau akad wakaf. Ini bisa diantisipasi dengan pensertifikatan tanah wakaf,” kata Kepala BPN Karanganyar Dwi Purnama, Senin (26/10).

Begitu pula untuk tanah pemerintah, untuk mencegah terjadinya penyerobotan aset oleh pihak tak bertanggung jawab, perlu adanya legalisasi atas aset tersebut.

“Untuk tanah kas desa, ini mulai dikerjakan sertifikasinya. Ini nanti akan berlanjut, untuk pengamanan aset pemerintah. Mengenai tanah wakaf, juga perlu dipercepat penyelesaian sertifikasinya,” tandasnya.

Dwi mengatakan, untuk mempercepat proses sertifikasi aset, BPN perlu dukungan dari stakeholder terkait. Selain pemohon yang proaktif, juga perlu dukungan dari lurah dan kepala desa, camat serta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

“Mereka semua punya peran serta dalam layanan pertanahan. Tidak bisa kalau BPN kerja sendiri. Harus ada sinkronisasi dan koordinasi dengan stakeholder, agar proses pensertifikatan aset bisa berjalan baik,” tuturnya.

Dalam peringatan Hantaru tersebut, BPN secara simbolis menyerahkan 25 sertifikat program Prona (Proyek Operasi Nasional Agraria), UKM, tanah wakaf dan tanah pemerintah, kepada pemilik aset. Sertifikat diserahkan Bupati Juliyatmono dan Wakil Bupati Rohadi Widodo, didampingi Kepala BPN Dwi Purnama.

Editor : Marhaendra Wijanarko

loading...


Komentar Anda

Berita Terkait

KEMBALI KE ATAS badge