0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Soal Aturan Kebiri, Tak Bisa Sembarangan Buat Perppu

dok.merdeka.com

Saleh Partaonan Daulay

Timlo.net – Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana menerbitkan Perppu yang mengatur hukuman kebiri terhadap pelaku seksual anak. Ketua Komisi VIII DPR Saleh Partaonan Daulay mengungkapkan, penerbitan Perppu tidaklah mudah.

“Sejauh ini belum ada kesepahaman antara kementerian dan lembaga yang ada. Jaksa Agung, misalnya, menyetujui pengebirian. Namun, Mensos sejak awal konsisten menyebut pemberatan hukumannya adalah pemutusan syaraf libido seksual,” kata Saleh, Kamis (22/10).

“Walaupun masih dalam nada yang sama, namun kalau dimasukkan dalam Perppu, tentu ada banyak implikasi yang muncul,” tambahnya.

Menurutnya, Perppu hanyalah bisa diterbitkan dalam keadaan yang mendesak.

“Lagian, untuk membuat perppu tidak mudah. Syarat utamanya adalah harus ada hal ihwal yang memaksa. Lihat UUD 45 pasal 22 ayat 1, di sana sebut: Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang,” ujar dia.

[dan]

Sumber: merdeka.com

Editor : Dhefi Nugroho

Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge