0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Penuntasan Kasus Bupati Sragen Dinilai Ngambang

dok.timlo.net
Muhammad Taufiq, praktisi hukum (dok.timlo.net)

Solo — Penuntasan kasus dugaan penipuan yang dilakukan Bupati Sragen Agus Fatchur Rahman merupakan ujian profesionalisme bagi institusi kepolisian, khususnya Polda Jateng. Mengingat penanganan kasus tersebut dinilai berlarut-larut dan telah memakan waktu hampir tiga tahun sejak pelaporan awal tanggal 7 Maret 2013 silam.

“Penanganan kasus ini (dugaan penipuan yang dilakukan Bupati Agus Fatchur Rahman) seharusnya menjadi pembuktian bagi institusi Polri menanggapi laporan masyarakat,” terang pengacara asal Solo, Muhammad Taufiq, Rabu (21/10).

Disinggung kasus yang dinilai pihak kejaksaan sebagai bentuk gratifikasi tersebut, Taufiq mengaku, seharusnya kepolisian mampu mempertahankan hasil penyidikan yang dilakukan. Sebagai dua institusi negara, lanjut Taufiq, seharusnya mereka (kejaksaan dan kepolisian —Red) mampu berkoordinasi dan menentukan titik tengah menanggapi laporan dengan bukti yang jelas. Namun, manakala pihak kejaksaan mengarahkan kasus tersebut keranah delik khusus atau grafitifikasi maka hal tersebut akan susah dibuktikan.

“Pasalnya, saat terjadi transaksi dengan klien saya, tersangka sudah dalam posisi mengundurkan diri sebagai Wakil Bupati Sragen. Sehingga jeratan hukumnya tidak bisa dengan gratifikasi melainkan penipuan dan penggelapan,” terang Taufiq.

Terkait janji Kapolda Jateng yang bakal menuntaskan kasus tersebut, Taufiq mengaku bahwa penyelesaian kasus tersebut saat ini dinilai mengambang. Pasalnya, hingga saat ini belum ada langkah khusus yang diambil pihak Polda. Padahal, Bupati Agus Fatchur Rahman saat ini telah berstatus tersangka.

“Kami menilai penyelesaian kasus tersebut ngambang,” terang Taufiq.

Menanggapi komentar tersebut, penasehat hukum Agus Fatchur Rahman, Junaidi mengatakan, penegakan hukum tidak bisa dipaksakan. Penegakan hukum harus berjalan alamiah, jujur, adil, berimbang dan tanpa desakan pihak manapun. Menurutnya, langkah yang dilakukan Polda sudah benar dengan menjunjung tinggi hukum serta kebenaran yang berimbang.

“Terkait kasus ini, kami menilai langkah hukum yang dilakukan Polda sudah benar dengan menjunjung tinggi prinsip keadilan,” terang Junaidi saat dihubungi wartawan.

Editor : Marhaendra Wijanarko

loading...


Komentar Anda

Berita Terkait

KEMBALI KE ATAS badge