0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Panwaslu Sosialisasikan Sanksi Baru Pelanggaran Netralitas PNS

Ilustrasi Pilkada

Sukoharjo — Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan empat lembaga negara lainnya dalam menjaga netralitas Pegawai negeri Sipil. Nota Kesepahaman ini belum masuk dalam materi sosialisasi Panwaslu selama ini.

“Sebelumnya kita sudah melakukan sosialisasi ke 12 kecamatan tentang netralitas PNS, namun MoU ini belum ada, dan kita akan susulkan dalam sosialisasi lanjutan terkait MoU lima lembaga negara ini,” kata Anggota Panwaslu Sukoharjo, Ahmad Sutopo, Selasa (20/10).

Lima lebaga negara yang menandatangi MoU ini adalah, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kementerian Dalam Neheri (Mendagri), Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara (KemenPAN), Komisi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Yang bertujuan untuk mengoptimalkan pengawasan netralitas PNS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

Selama ini di dalam tujuh Undang-Undang yang digunakan untuk menjaga netralitas PNS dinilai tidak memuat sanksi hukum yang cukup tegas. Sampai akhirnya muncul Nota Kesepahaman lima lembaga negara ini yang menyatakan pelanggaran netralitas PNS masuk kategori pelanggaran kode etik.

“Di dalam MoU ini pelanggaran netralitas PNS masuk kategori pelanggaran kode etik dengan sanksi hukum yang dijelaskan cukup jelas,” tandasnya.

Editor : Wahyu Wibowo

loading...


Komentar Anda

Berita Terkait

KEMBALI KE ATAS badge