0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Pergub Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor Dipersoalkan

timlo.net/achmad khalik

Pengacara asal Solo, Muhammad Taufik menunjukkan sebuah Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) yang terkena sanksi denda lantaran telat dua hari

Solo — Layanan bebas sanksi administrasi atau pemutihan pajak kendaraan bermotor di wilayah Provinsi Jawa Tengah (Jateng) diduga sarat akan kepentingan politik. Peraturan yang dimuat berdasarkan Pergub Nomor 40 tahun 2015 tentang pemberian sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor tersebut akan digugat jika dalam kurun waktu dua pekan tidak segera dicabut.

“Dalam Pergub tersebut, seakan hanya mengambil hati kalangan penunggak pajak. Sedangkan, warga yang taat pajak yang hanya terlambat membayar pajak selama dua hari di tahun ini justru terkena denda,” terang praktisi hukum asal Solo, Muhammad Taufik saat berbincang dengan wartawan, Selasa (20/10) siang.

Dalam Pergub No 40 tahun 2015 ini, kata Taufik, dirasa tidak memenuhi asas keadilan. Pasalnya bagi penunggak pajak yang sudah sampai 10 tahun tidak membayar diampuni dan hanya membayar denda sekali. Sedangan yang membayar pajak telat dua hari hukumannya sama dengan denda 1 tahun.

Taufik mengatakan, dalam pergub tersebut terlambat lebih satu tahun atau tiga tahun atau sepuluh tahun, maka wajib pajak akan dibebaskan dendanya, tapi pajak pokoknya tetap harus dibayar. Namun, tidak berlaku pada wajib pajak tahun ini meski hanya 2 hari. Pemutihan ini untuk semua jenis kendaraan bermotor baik roda dua maupun empat baik milik pribadi maupun kendaraan angkutan umum.

Taufik berpendapat, peraturan tersebut kurang adil bagi masyarakat. Mengingat, terdapat sejumlah masyarakat yang merasa dirugikan akibat ketentuan tersebut.

“Kalau pemutihan ya sekaligus saja. Gak usah setahun sebelum tahun ini. Masukkan sekalian tahun ini, supaya hak masyarakat taat pajak yang hanya telat dua hari ini juga mendapatkan keuntungan dari pemutihan tersebut. Jangan hanya yang telat setahun, lima tahun atau sepuluh tahun mendapat keuntungan dari Pergub tersebut dan yang telat pajak dua hari ditahun ini malah dapat denda,” tandas pengacara asal Solo tersebut.

Terkait aturan tersebut, dia menunggu tindakan selanjutnya dari pemerintah provinsi. Menurut Taufik, aturan tersebut dapat dicabut dengan 3 alternatif, yakni dicabut sendiri oleh pembuat aturan dalam hal ini Gubernur. Dicabut oleh instansi yang lebih tinggi yakni Kementerian dalam Negeri (Kemendagri) dan terakhir lewat proses hukum Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Editor : Wahyu Wibowo

loading...


Komentar Anda

Berita Terkait

KEMBALI KE ATAS badge