0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Pilkada Solo

Persetujuan Desain Surat Suara kembali Deadlock

dok.timlo.net/red
Dua pasangan calon peserta Pilkada Solo (dok.timlo.net/red)

Solo —  Rapat persetujuan desain surat suara pemilihan kepala daerah (Pilkada) Solo, Senin (19/10) sore kembali mengalami deadlock untuk kedua kalinya. Sebelumnya, rapat pertama yang dilakukan Jumat (16/10) juga deadlock.

Penyebab deadlock masih sama yakni keinginan pasangan nomor urut 1 menambahkan ornamen pin gunungan berwarna merah pada foto surat suara mereka. Keinginan itu ditolak oleh pasangan nomor urut 2 lantaran penambahan ornamen dinilai tidak sesuai dengan aturan.

“Kemarin rapat dimulai setengah 4 sampai menjelang Maghrib. Lantaran tidak ada titik temu, rapat diagendakan lagi Kamis (22/10),” kata Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo, Agus Sulistyo, Selasa (20/10).

Menyikapi deadlock kedua kalinya itu, Agus mengaku telah berkonsultasi ke KPU Jawa Tengah dan KPU Pusat. Dari hasil konsultasi, KPU diminta berpegang pada Peraturan KPU. Sayangya, ujar Agus, PKPU tidak mengatur secara tehnis perihal foto surat suara. Hal ini membuat multi tafsir berpeluang tetap terjadi.

“Hari ini atau besok, kami akan meminta pendapat Panwaslu. Mudah-mudahan Kamis tidak deadlock lagi,” ujar dia.

Sementara, Ketua Tim Pemenangan Pasangan nomor urut 1, Anung Indro Susanto – M. Fajri (AFi), Sugeng Riyanto bersikeras penambahan ornamen pin gunungan warna merah tetap bisa dilakukan. Bagi AFi, pin gunungan itu merupakan hal substansi dan melekat pada pasangan AFi.

“Kalau KPU tetap tidak membolehkan, akan kami lihat dasar regulasinya seperti apa. Harus jelas, di pasal mana yang tidak membolehkan. Sikap KPU seperti apa akan kami lihat nanti,” beber dia.

Adapun Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Solo, Sri Sumanta mengungkapkan dalam PKPU No 6 dan PKPU No 9 Tahun 2015, jelas disebutkan tidak boleh ada penambahan ornamen. Foto pada surat suara semestinya sesuai foto yang diserahkan saat pendaftaran awal.

“Menurut kami, ketentuan di PKPU sudah jelas. Tidak diperbolehkan menambah ornamen. Foto sesuai pendaftaran awal dan foto itu sudah dipakai sebagai dokumen resmi. Aturannya begitu. Tetapi kalau KPU mau menafsirkan lagi ya monggo. Itu kewenangan di KPU dan Paslon,” jelasnya.

Editor : Marhaendra Wijanarko

loading...


Komentar Anda

Berita Terkait

KEMBALI KE ATAS badge