0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Belum Serahkan SK Berhenti dari PNS, Anung Bisa Didiskualifikasi

dok.timlo.net/daryono
Ketua KPU Solo, Agus Sulistyo (dok.timlo.net/daryono)

Solo — Hampir dua bulan sejak ditetapkan sebagai calon walikota Solo, Anung Indro Susanto belum menyerahkan surat keputusan (SK) pensiun dini dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN). Jika hingga 23 Oktober mendatang atau 60 hari setelah ditetapkan sebagai calon, SK belum diserahkan, Anung terancam dibatalkan sebagai calon walikota.

“Sesuai PKPU (Peraturan KPU), jika dalam 60 hari setelah ditetapkan sebagai paslon oleh KPU, cawali yang berstatus PNS atau anggota DPR,DPD atau DPRD tak melengkapi surat pengunduran diri maka bisa terancam sanksi kena diskualifikasi,” kata Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo, Agus Sulistyo kepada wartawan, Senin (19/10).

Agus menegaskan, KPU tidak akan memberikan tambahan waktu kepada Anung terkait penyerahan SK pensiun dini. Mengingat SK itu menjadi dasar status Anung bukan PNS lagi.

Jika diskualifikasi terhadap Anung terjadi, Agus menerangkan tidak khawatir dengan hanya tinggal satu pasangan calon berlaga di Pilkada Solo. Sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK), Pilkada tetap bisa digelar dengan hanya satu Paslon.

“Di sisi lain, calon juga bisa melakukan gugatan jika terdapat indikasi upaya pengunduran dirinya dari PNS atau anggota DPRD dihalang-halangi,” jelas dia.

Dikonfirmasi perihal SK pemberhentiannya, Anung mengaku sudah mengantongi SK pemberhentian sebagai PNS dari BKN. Dalam SK pemberhentian itu, Anung sudah tidak lagi berstatus PNS sejak 1 Oktober 2015.

“Sedianya, SK itu akan saya serahkan ke KPU akhir pekan lalu. Namun ternyata, fotokopian SK belum dilegalisir sehingga membutuhkan waktu untuk legalisir ke Jakarta. Secepatnya kami serahkan,” jelas dia.

Editor : Wahyu Wibowo

loading...


Komentar Anda

Berita Terkait

KEMBALI KE ATAS badge