0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

KP2KKN Curiga Gelar Profesor Jampidsus Widyo Pramono Berbau Gratifikasi

merdeka.com

Ilustrasi Korupsi

Timlo.net — Setahun lalu, tepatnya 15 Oktober 2014 beberapa orang mendatangi Kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Mereka melaporkan dugaan korupsi dan penyalahgunaan anggaran Rp 26,9 Miliar untuk proyek pembangunan Gedung Perpustakaan dan Gedung Dosen Fakultas Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Jawa Tengah.

Selain terjadi dugaan mark-up, juga ada dugaan pengurangan ukuran dan kapasitas bangunan. Misalnya, pengadaan jasa konstruksi yang dilakukan oleh PT Jaya Arnikon mengindikasikan terjadinya penggelembungan dana.

Luas lantai kurang dari 1.152 meter persegi namun dalam RAB ditulis sebesar 1.559 meter persegi. Penyelesaian poyek juga molor. Saat itu, Dekan Fakultas Hukum Undip Semarang dijabat orang yang kini menjabat sebagai Rektor Undip Semarang.

“Laporan kelompok masyarakat itu bisa jadi tidak akan ditindaklanjuti kejaksaan. Maklum, setahun setelah dilaporkan, tepatnya pada 3 Oktober 2015 lalu, Undip Semarang memberikan gelar guru besar/profesor dosen tidak tetap kepada Jampidsus Kejakgung RI Widyo Pramono. Para petinggi Kejaksaan Tinggi Jateng juga hadir dalam pengukuhan itu,” tegas Ketua Komite Penyelidikan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah (Jateng) Roffiudin, Minggu (18/10).

Jadi, KP2KKN Jateng menilai pemberian gelar untuk pejabat kejakaaan yang masih aktif itu jelas bisa menimbulkan konflik kepentingan dan diduga berbau gratifikasi.

“Sekarang, akan muncul ketidakberanian jajaran kejaksaan Tinggi Jateng untuk mengusut kasus yang terjadi di Undip Semarang. Akibatnya, jaksa akan bisa mandul. Ini adalah bentuk gratifikasi. Maka, agar tidak menimbulkan sakwasangka publik maka Kejaksaan Tinggi Jateng (Kejati Jateng) harus menjelaskan sampai mana tindaklanjut laporan masyarakat itu. Apakah laporan masyarakat itu kini sudah masuk tong sampah?” ungkap Roffiq.

Rofiq menjelaskan, sebagai seorang penegak hukum kejaksaan yang masih aktif, Widyo harusnya juga berani menolak pemberian gelar itu.

“Untuk apa sih menerima gelar jika itu justru berdampak negatif bagi penegakan hukum. Widyo tak perlu gagah-gagahan punya gelar profesor. Sementara kasus korupsi masih sangat banyak,” ucapnya.

KP2KKN Jateng meminta kepada Jampisus Wido agar lebih fokus mengerjakan tugasnya sebagai aparat penegak hukum.

“Di tengah sorotan publik terhadap kinerja kejaksaan, widyo haruslah lebih bekerja keras. KP2KKN Jateng juga sudah mengkaji soal figur Widyo Pramono, apakah ia sudah layak diberi gelar profesor. Widyo Pramono disebut telah memiliki karya ilmiah. Tapi, KP2KKN Jateng menemukan karya ilmiahnya masih biasa-biasa saja. bukan merendahkan kiprah Widyo, tapi memang ya biasa-biasa saja,” jelasnya.

KP2KKN megakui jika Jampidsus Widyo sudah menerbitkan 6 buku, tapi diterbitkan penerbit yang tak terkenal. Widyo juga baru menulis di jurnal sebanyak 4 kali.

“Itupun rata-rata di jurnal milik korps Adyaksa. Kemudian, Widyo banyak menulis makalah untuk acara seminar/diskusi tapi karya tulis yang bisa jadi tak ada uji akreditasi. Sebab, banyak orang juga bisa menulis makalah. Kemudian, Widyo juga punya karya ilmiah populer yang hanya dimuat di media lokal di Jateng,” tandasnya.

[tyo]

Sumber : merdeka.com

Editor : Wahyu Wibowo

loading...


Komentar Anda

Berita Terkait

KEMBALI KE ATAS badge