0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Panwaslu Wonogiri akan Dilaporkan DKPP

Tim Advokasi dan Hukum Paslon Jos, Martanto (dok.timlo.net/tarmuji)

Wonogiri — Lantaran dinilai tidak tuntas dalam melaksanakan tugas pengawasan kasus dugaan oknum PNS yang membagi-bagikan alat peraga kampanye (APK) salah satu pasangan calon dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) Wonogiri 2015, Panwaslu Wonogiri bakal dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

“Sudah kami laporkan ke Panwaslu tanggal 6 Oktober lalu, Panwaslu telah bertindak dengan memanggil sejumlah saksi. Sayangnya, Panwaslu telah melaksanakan pleno, bahkan sudah membuat keputusan tetap atas laporan tersebut,” ungkap tim advokasi dan hukum pasangan calon Joko Sutopo-Edy Santosa (Jos), Martanto di Sekretariat DPC PDIP Wonogiri, Selasa (13/10).

Menurut Martanto, pihaknya tengah mempelajari kemungkinan dilaporkannya oknum PNS di Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Wonogiri yang terindikasi melakukan manipulasi data peserta sebuah diklat. Selain itu, dia juga  tengah mempersiapkan laporan ke DKPP terhadap Panwaslu Wonogiri.

“Kami melihat ada sejumlah ketidaktuntasan yang dilakukan Panwaslu terhadap kasus dugaan oknum PNS Dishutbun bernama Endah Susilowati. Endah sebelumnya dilaporkan telah membagi-bagikan APK berupa pisau dapur dengan gagang bergambar pasangan calon Hamid Noor Yassin-Wawan Setyo Nugroho ke para petani peserta diklat penentuan grade tembakau di Hotel Diafan Wonogiri,” terangnya.

Di sisi lain, pelaksanaan pleno sekaligus keputusan Panwaslu, diketahuinya justru dari pemberitaan di media. Menurutnya, hal itu keliru, semestinya, pihaknya selaku pelapor diberitahu terlebih dahulu, baru kemudian dipublikasikan ke media. Disamping itu ada sejumlah poin yang tidak dilaksanakan oleh Panwaslu. Diantaranya, tidak diperiksanya Mardi, warga Gesing, Kecamatan Kismantoro. Padahal Mardi merupakan pihak yang kali pertama memunculkan nama Endah sebagai pembagi APK.

“Saya menemui Mardi, dan Mardi pernah menanyakan ke peserta lain bernama Parno. Parno ini juga mengatakan bahwa APK didapat dari Endah. Tapi kenapa Mardi tidak diperiksa,” tegasnya.

Poin selanjutnya adalah tidak didalaminya kejanggalan data peserta Diklat oleh Panwaslu. Hal itu sangat berkaitan dengan posisi Endah. Seperti Parno yang merupakan warga Kecamatan Slogohimo, tapi dalam daftar dimasukkan sebagai peserta dari Purwantoro. Demikian pula nama Suyitno, yang sebenarnya merupkan warga Kecamatan Wonogiri, tapi bisa dimasukkan sebagai peserta dari Purwantoro.

“Saya sudah mencari di Purwantoro, tidak ada petani tembakau maupun petugas Dishutbun yang bernama Parno maupun Suyitno. Padahal peserta Diklat adalah petani tembakau dan petugas. Sepengetahuan saya, Suyitno dipanggil juga ke Panwaslu, pasti ada rentetannya dengan kasus itu,” tutur mantan anggota legistor ini.

Atas sejumlah hal itu, pihaknya bakal segera melaporkan Panwaslu Wonogiri ke DKPP. Pihaknya  menyayangkan Panwaslu yang  terkesan tergesa-gesa memplenokan tanpa harus mempertimbangkan data akurat.

Disinggungg soal manipulasi data peserta Diklat, pihaknya tidak menutup kemungkinan untuk dilaporkan juga melalui jalur hukum lain. Sebab sangat jelas, minimal Parno dan Suyitno adalah peserta gelap yang menggunakan uang negara dengan ikut sebagai peserta Diklat. Untuk hal ini pihaknya mengaku sudah menanyakan sendiri ke Endah dan dibenarkan bahwa Suyitno memang sengaja dimasukkan sebagai peserta diklat.

Editor : Marhaendra Wijanarko

loading...


Komentar Anda

Berita Terkait

KEMBALI KE ATAS badge