0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Ini Kronologis Lengkap Suap PTUN Medan, Versi Jaksa Penuntut

dok.merdeka.com

OC Kaligis

Timlo.net – Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan, Tripeni lrianto Putro didakwa telah menerima uang total USD 15.000 dan SGD 5.000 dari Gubernur Sumatera Utara nonaktif, Gatot Pujo Nugroho. Uang tersebut dititipkan melalui OC Kaligis dan anak buahnya M Yagari Bhastara alias Gerry.

Menurut Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), uang diberikan untuk mempengaruhi putusan gugatan permohonan yang diajukan OC Kaligis.

“Yaitu untuk mempengaruhi putusan atas permohonan pengujian kewenangan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan atas Penyelidikan tentang dugaan terjadinya Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial (Bansos), Bantuan Daerah Bawahan (BDB), Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Penahanan Pencairan Dana Bagi Hasil (DBH) dan Penyertaan Modal pada sejumlah BUMD pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara,” kata Jaksa Mochamad Wiraksajaya, Kamis (8/10).

Dari pemaparan JPU KPK, suap bermula saat Kepala Biro Keuangan Pemprov Sumut, Ahmad Fuad Lubis dan Plh Sekretaris Daerah Pemprov Sumut, Sabrina mendapat panggilan permintaan keterangan dari pihak Kejaksaan Tinggi Sumut sekitar bulan Maret 2015 silam.

Keduanya dipanggil untuk menjalani pemeriksaan terkait dugaan korupsi Dana Bantuan Sosial (Bansos), Bantuan Daerah Bawahan (BDB), Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan tunggakan Dana Bagi Hasil (DBH) dan Penyertaan Modal pada sejumlah BUMD pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Mengetahui anak buahnya dipanggil, Gatot merasa khawatir perkara tersebut akan ikut menjeratnya.

Sehingga, Gatot bersama istri mudanya, Evy Susanti menemui Kaligis untuk berkonsultasi. Saat itu, OC Kaligis pun mengusulkan permohonan pengujian kewenangan Kejaksaan Tinggi ke PTUN Medan.

Bukan hanya itu, OC Kaligis juga menyarankan agar Ahmad Fuad Lubis serta Sabrina tidak memenuhi panggilan Kajati. Hal itu pun disetujui oleh Gatot dan Evy.

Sebagai syarat pengajuan gugatan ke PTUN, Ahmad Fuad Lubis lalu menandatangani surat kuasa kepada Tim Penasihat Hukum yang terdiri dari OC Kaligis, Rico Pandeirot, Yulius Irawansyah, Anis Rifai dan Gerry. Surat kuasa ditandatangan atas permintaan Gatot di sebuah rumah makan pada bulan April 2015.

Pada pertengahan bulan April 2015, Kaligis bersama Gerry dan Yurinda Tri Achyuni alias lndah diantar oleh Syamsir menemui Tripeni di ruang kerjanya. Mereka membahas mengenai rencana pengajuan permohonan gugatan terkait penyalahgunaan kewenangan yang merupakan perkara baru atau belum pernah disidangkan melalui PTUN. Ketika itu, Tripeni sempat mengatakan ‘silakan dimasukkan saja, nanti akan kita periksa’.

Usai konsultasi, Tripeni menerima uang SGD 5.000 yang dimasukkan dalam amplop putih dari OC Kaligis. Tidak hanya Tripeni, Syamsir juga menerima uang USD 1.000 dari OC Kaligis. Pada sekitar awal bulan Mei 2015, Tripeni melalui Syamsir menyampaikan kepada Gerry agar Kaligis mendaftarkan permohonan tersebut.

Ketika gugatan didaftarkan pada tanggal 5 Mei 2015, Kaligis kembali menemui Tripeni di ruang kerjanya. Tripeni kembali menerima uang USD 10.000 dalam amplop yang diselipkan pada buku dari OC Kaligis. Pemberian itu sekaligus meminta Tripeni menjadi Hakim yang menyidangkan permohonan itu, supaya dapat menjatuhkan putusan sesuai petitum yang diajukan OC Kaligis.

Tripeni kemudian menunjuk dirinya sebagai Ketua Majelis Hakim serta menunjuk Dermawan Ginting dan Amir Fauzi sebagai anggota. Dia juga menunjuk Syamsir sebagai penitera. Kemudian pada tanggal 18 Mei 2015 sebelum sidang, Tripeni kembali bertemu Kaligis, Gerry dan lndah di ruang kerjanya.

Saat itu, OC Kaligis meyakinkan Tripeni agar berani memutus sesuai petitum yang diajukannya. JPU KPK menyatakan pada tanggal 1 Juli 2015, Evy Susanti mengirimkan uang USD 30.000 dan Rp 50 juta kepada OC Kaligis melalui Yenny Octarina Misnan. Uang itu untuk diberikan kepada Tripeni, Dermawan, Amir dan Syamsir.

OC Kaligis menyuruh Yenny memasukan uang dalam 5 amplop, dengan rincian 3 amplop masing-masing berisi USD 5.000 dan 2 amplop masing-masing berisi USD 1.000. Amplop kemudian diserahkan kembali kepada OC Kaligis.

Pada malam harinya, OC Kaligis bersama dengan Gerry dan lndah langsung terbang ke Medan. Sesampainya di Medan, mereka langsung melakukan pertemuan dengan Gatot membahas perkembangan gugatan di PTUN Medan.

Tanggal 2 Juli 2015, OC Kaligis bersama Gerry dan lndah kembali bertemu Tripeni di ruang kerjanya dengan diantar Syamsir untuk meyakinkan bahwa gugatan itu masuk dalam wewenang PTUN. Usai pertemuan, Kaligis sempat memberikan amplop putih pada Tripeni namun ditolaknya.

OC Kaligis lantas menyuruh Gerry menunggu di Pengadilan untuk menemui Dermawan. Ketika bertemu dengan Dermawan di ruangan Syamsir, Gerry memaparkan arahan Kaligis agar Surat perintah Penyelidikan Kepala Kejati Sumut dan surat panggilan permintaan keterangan Kejati Sumut tidak sah, dan untuk meminta keterangan harus ada pemeriksaan internal dulu.

Hasil pertemuan itu kemudian disampaikan Dermawan kepada Amir dan keduanya sepakat untuk memenuhi permintaan tersebut. Dermawan lalu mengatakan pada Gerry bahwa mereka setuju atas permintaan Kaligis itu dengan meminta kompensasi dan meminta Kaligis menemui mereka pada tanggal 5 Juli 2015 di kantor PTUN Medan.

OC Kaligis bersama Gerry dan lndah kemudian datang ke kantor PTUN Medan dengan memakai mobil yang disiapkan Gatot, untuk menyerahkan uang kepada Dermawan dan Amir. OC Kaligis menyuruh Gerry menyerahkan dua amplop berisi masing-masing USD 5.000 yang diselipkan kedalam buku kepada Dermawan dan Amir. Pemberian uang itu dilaporkan Gerry kepada OC Kaligis.

Setelah pemberian, OC Kaligis kemudian memberi lagi dua amplop kepada Gerry dan memerintahkan agar amplop yang tipis diberikan kepada Syamsir. Sementara satu amplop lainnya untuk disimpan terlebih dulu. Besoknya, Dermawan dan Amir menyampaikan pemberian uang itu kepada Tripeni dan mengatakan bahwa uang yang diterima tidak sesuai yang diharapkan.

Atas penyampaian tersebut Tripeni menanggapi ‘itu kan hanya sebagian yang dikabulkan’. Pada tanggal 7 Juli 2015, Majelis Hakim membacakan putusan dengan amar yakni mengabulkan sebagian gugatan.

Majelis menyatakan bahwa Permintaan Keterangan terhadap mantan Bendahara Umum Daerah Pemprov Sumut, Ahmad Fuad Lubis terdapat unsur penyalahgunaan wewenang sehingga dinyatakan tidak sah. Usai sidang, Gerry menemui Syamsir kemudian menyerahkan amplop berisi uang USD 1.000.

Pada saat penyerahan, Gerry meminta Syamsir menyampaikan bahwa OC Kaligis akan menemui Tripeni minggu depan. Tanggal 8 Juli 2015, Tripeni menyampaikan ke Gerry melalui Syamsir agar Kaligis menemuinya sebelum dia cuti.

Gerry kemudian menanyakan kepada lndah mengenai uang yang akan diberikan pada Tripeni. Gerry mendapat jawaban bahwa dia yang akan menyerahkannya. Pada 9 Juli 2015, Gerry menemui Tripeni di Kantor PTUN dengan diantar Syamsir. Ketika itu, Tripeni menerima uang USD 5.000 dalam amplop putih.

Atas perbuatannya, Tripeni diancam pidana dalam Pasal 12 huruf c atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

[rnd]

Sumber: merdeka.com

Editor : Dhefi Nugroho

Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge