0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

DPD dan FH UNS Uji Shahih Rancangan Undang-Undang

DPD dan FH UNS Uji Shahih Rancangan Undang-Undang (dok.timlonet.tyo eka)

Solo — Dewan Perwakilan Daerah (DPD) melakukan uji shahih Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP) di tiga kota, yakni Solo, Ambon dan Palembang.

“Di Solo ini, bertempat dan bekerja sama dengan Universitas Sebelas Maret,” ungkap Ketua Rombongan DPD, Afnan Hadikusumo kepada wartawan, di sela-sela acara Uji Sahih bersama civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS), di Solo, Kamis (8/10).

Hasil uji shahih di tiga tempat itu, kata Afnan, menjadi masukan untuk melakukan revisi PPP, dengan target pada akhir bulan Oktober nanti sudah disahkan di DPD Republik Indonesia, untuk kemudian diajukan ke DPR RI.

Sejauh ini, menurut Afnan, ada tiga pasal yang terutama berkaitan dengan DPD karena keputusan Mahkamah Konstitusi sudah memberikan kewenangan berlebih kepada DPD berkaitan dengan Undang-Undang. Karena itu UU PPP harus dirubah. Supaya sinkron antara keputusan Mahkamah Konstitusi dengan UU PPP.

Sejauh ini, Afnan mengatakan, tahun 2015 ini ada sebanyak 12 RUU dari DPD yang masuk prolegnas. Sebanyak tujuh diantaranya sudah disahkan. “Ditambah tiga RUU pada akhir bulan Oktober dan dua RUU pada bulan Nopember 2015,” ungkapnya.

Sementara itu rombongan DPD sebanyak 11 anggota diterima langsung oleh 20 intelektual hukum Universitas Sebelas Maret di Fakultas Hukum UNS.

Editor : Marhaendra Wijanarko

Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge