0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Pemerintah-DPR Saling Lempar Siapa Pengusul Revisi UU KPK

dok.merdeka.com

UU KPK

Timlo.net – Usulan revisi Undang-undang KPK masih berpolemik. Terkait siapa pertama kali pengusul revisi UU, Pemerintah dan DPR saling lempar.

“Itu kan urusannya di DPR, bukan urusan pemerintah, itu kan datang dari DPR,” kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Yuddy Chrisnandi, Kamis (8/10).

Sejauh ini, kata Yuddy, Presiden Joko Widodo (Jokowi) justru berkomitmen jadikan KPK makin kuat. Meski bersikap tidak setuju, namun pemerintah tetap menghormati inisiatif DPR tersebut.

“Pemerintah menghargai bahwa masalah revisi undang-undang KPK itu merupakan kewenangan lembaga legislatif, tentunya akan dibahas juga oleh pemerintah tapi inisiatif pembahasannya kan kewenangan lembaga legislatif jadi pemerintah tidak mencampuri ya,” jelas Yuddy.

Dirinya bahkan mengklaim bahwa Jokowi tetap konsisten mendukung KPK.

“Jadi kalau ditanyakan bagaimana sikap bapak presiden, sampai saat ini presiden sikapnya sama seperti yang sebelumnya,” imbuhnya.

Sebelumnya, Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR Muslim Ayub, mengungkapkan pemerintah Jokowi tidak berterus terang soal revisi undang-undang KPK. Dia mempertanyakan draf revisi yang beredar memakai logo presiden yang seakan membuktikan draf tersebut berasal dari pemerintah.

“Pemerintah enggak berterus terang, buktinya dalam logo drafnya ada lambang presidennya. Kita (DPR) hanya sebagai pengusul saja. Kalau soal dari mananya, ya dari pemerintah,” kata Muslim.

Muslim menilai sikap pemerintah Jokowi seperti menutupi keberadaan revisi UU KPK dengan membalik badan. Menurutnya, Presiden Jokowi terkesan begitu takut apabila menerima protes dari masyarakat dan lembaga pemerintah lain mengenai revisi UU tersebut.

“Presiden sikapnya jadi balik badan begitu, presiden memang begitu, kalau ada protes dari empat sampai lima lembaga membuat takut presiden untuk bicara. Mengingat sebelumnya bahasan tentang RUU KPK mendapat protes dari masyarakat, maka DPR langsung berinisiatif saja untuk mengusulkan,” katanya kepada awak media.

[dan]

Sumber: merdeka.com

Editor : Dhefi Nugroho

Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge