0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Jajak Pendapat Pilkada Harus Dilaporkan ke KPU

(dok.timlo.net/daryono)

Solo – Komisi Pemilihan Umum (KPU) mewajibkan lembaga yang melakukan jajak pendapat atau survei pemilihan kepala daerah (Pilkada) melapor ke KPU kabupaten/kota setempat. Pelaporan itu untuk menjamin jajak pendapat tersebut independen dan bukan untuk membentuk persepsi kemenangan atas calon tertentu.

“Jajak pendapat itu harus dilaporkan ke KPU maksimal 30 hari sebelum hari pemungutan suara. Ada persyaratan administratif yang harus dipenuhi seperti nama lembaganya apa, personilnya siapa, metodologinya apa dan wilayah yang dijadikan sampel mana,” kata Komisioner KPU Jawa Tengah, Wahyu Setiawan, belum lama ini di Solo.

Saat merilis hasil jajak pendapat, lanjut Wahyu, penyelenggara jajak pendapat juga harus menyampaikan sumber pembiayaan jajak pendapat. Pelaporan sumber pembiayaan untuk menjamin jajak pendapat dilakukan secara independen.

Lebih jauh, Wahyu juga menyorot jajak pendapat atau pooling yang dilakukan di beberapa media. Menurut dia, media juga wajib melaporkan jajak pendapat yang dilakukan ke KPU. Terlebih, jajak pendapat di beberapa media itu diduga tidak menggunakan metodologi yang jelas.

“Ada koran menampilkan jajak pendapat dengan cara agar orang membeli koran dan ada kupon untuk dikirimkan sebagai jajak pendapat. Itu menurut saya jenis jajak pendapat yang tidak bias dipertanggungjawabkan. Kita berharap jajak pendapat seperti itu tidak ditampilkan karena bias mempengaruhi opini publik,” jelasnya.

Disinggung sanksi jika ada lembaga survei nekat melakukan jajak pendapat tanpa melapor ke KPU, Wahyu menyerahkan hal itu kepada asosiasi lembaga survei. Cara lain, KPU kabupate/kota juga bisa membentuk dewan etik lembaga survei untuk menguji kredibilitas lembaga survei.

Editor : Marhaendra Wijanarko

Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge