0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Derras Laporkan Politisasi Anggaran ke Panwaslu

timlo.net/agung widodo

Anggota Deras saat melapor ke Panwaslu Sragen

Sragen – Sejumlah elemen yang tergabung dalam Dewan Reformasi Rakyat Sragen (Derras) melaporkan 5 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab Sragen ke Panwaslu. Pasalnya ada dugaan terjadi praktik mobilisasi birokrasi dan politisasi anggaran.

“Hasil investigasi yang kami lakukan, praktik curang tersebut setidaknya terjadi di lima SKPD. Diantaranya Dinas Sosial, Kesra, Disnakertrans dan KBPMD,” kata Sekretaris Derras, Gunawan Sumarsono usai menyerahkan sejumlah bukti dugaan pelanggaran di Kantor Panwaslu.

Gunawan mengatakan, aksi mobilisasi birokrasi PNS, perangkat desa dan politisasi anggaran di Sragen dinilai melewati asas kepantasan. Modusnya alokasi dana kegiatan sosial yang seharusnya disalurkan untuk kepentingan rakyat, ditumpangi dengan pesanan sponsor untuk memenangkan salah satu pasangan calon bupati-wakil bupati.

Dikatakan Gunawan, indikasi dugaan politisasi anggaran tersebut terlihat dari pos dana bantuan sosial di lingkungan Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (KBPMD) sebesar Rp 14.950 Miliar dan anggaran di Dinas Sosial (Dinsos) sebesar Rp 25.950 Miliar.

”Keprihatinan ini yang akhirnya memanggil Derras turun ke jalan mengawal suksesi kepemimpinan di Sragen,” katanya.

Ketua Panwaslu Sragen, Slamet Basuki mengakui telah menerima laporan dari Derras terkait adanya indikasi keterlibatan sejumlah oknum PNS yang terlibat kampanye. Laporan tersebut akan ditindak lanjuti sesuai prosedur dan tahapan yang berlaku. Pihaknya juga bakal melakukan klarifikasi terhadap pihak-pihak terkait untuk dimintai keterangan.

Editor : Wahyu Wibowo

loading...


Komentar Anda

Berita Terkait

KEMBALI KE ATAS badge