0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Dewan Pengupahan Pertanyakan Fungsi Perwakilan Buruh

dok.timlo.net/nanang rahadian
Buruh grudug kantor Setda Karanganyar (dok.timlo.net/nanang rahadian)

Karanganyar — Dewan Pengupahan mempertanyakan fungsi perwakilan buruh yang ada. Pasalnya masih ada serikat buruh yang menolak hasil kesepakatan tentang besaran KHL yang telah dtetapkan dan juga ditandatangani perwakilan buruh.

“Terus fungsinya apa, ada perwakilan buruh di Dewan Pengupahan kalau masih ada buruh yang tidak setuju,” kata anggota Dewan Pengupah perwakilan Asosiasi pengusaha Indonesia (Apindo), Joko Mulyanto, Senin (5/10).

Dia tidak habis pikir mengapa ada anggota KSPN yang tidak sepakat. Padahal perwakilan buruh di Dewan Pengupahan sudah menandatangani kesepakatan.

“Kalau ngomong kaidah hukum wong sudah sepakat semua. Harusnya bisa menghormati. Tetapi ya silakan berpendapat. Cuma saya mempertanyakan fungsi perwakilan buruh di Dewan Pengupahan. Seolah tidak ada artinya,” ujarnya.

Joko Mulyanto mengungkapkan Dewan Pengupahan menyepakati Rp 1.397.000. Nominal itu akan diusulkan kepada Bupati. Apabila tidak ada persoalan dan Bupati menyetujui maka angka itu akan menjadi usulan UMK tahun 2016.

“Selanjutnya usulan UMK disampaikan ke Gubernur Jawa Tengah, tapi kalau seperti ini belum tahu gimana nantinya,” katanya.

Sementara itu,  Ketua DPD KSPN Karanganyar, Haryanto mengatakan, pihaknya akan menemui Bupati Karanganyar Juliyatmono untuk menyelesaikan persoalan. Mereka berkepentingan terhadap angka KHL yang telah disepakati. Apabila Bupati menyetujui usulan KHL dari Dewan Pengupahan maka nominal itu akan diteruskan kepada Gubernur sebagai usulan upah minimum kabupaten (UMK).

“Ya kami ingin bertemu Bupati. Kami ingin menyampaikan keberatan,” tuturnya.

Editor : Marhaendra Wijanarko

loading...


Komentar Anda

Berita Terkait

KEMBALI KE ATAS badge