0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Tolak Kesepakatan KHL, Buruh Geruduk Setda

Buruh grudug kantor Setda Karanganyar (dok.timlo.net/nanang rahadian)

Karanganyar — Puluhan orang yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) Karanganyar menggrudug kantor Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) serta Kantor Sekretariat Daerah (Setda) Karanganyar, Senin (5/10). Mereka menolak hasil survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) hasil kesepakatan Dewan Pengupahan Karanganyar.

“Kami hanya ingin meluruskan, bahwa apa yang mereka sepakati itu jelas-jelas melanggar Pergub,” kata Ketua DPD KSPN Karanganyar, Haryanto.

Menurut Haryanto, Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 65 Tahun 2014 mengatur tentang petunjuk teknis survei kebutuhan hidup layak dan penetapan tahapan KHL, Dewan Pengupahan yang terdiri dari perwakilan buruh, pemerintah, dan asosiasi pengusaha Indonesia (Apindo) Karanganyar menandatangani kesepakatan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) tahun 2015 Rp 1.397.000. Mereka menandatangani kesepakatan itu pada Jumat (2/10) lalu.

“Ini angkanya dari mana? Jelas-jelas tidak sesaui Pergub,” kata Haryanto.

Haryanto mempertanyakan cara penghitungan KHL. Menurut dia, angka yang dihasilkan dewan pengupah tidak sesuai dengan Pergub. Dia menaksir KHL Karanganyar seharusnya Rp1.441.472.

“Ini baru Oktober kok. Dalam Pergub dijelaskan penentuan KHL dan usulan UMK itu dilakukan pada Desember,” jelasnya.

Haryanto mengatakan, perwakilan buruh di Dewan Pengupahan memang sudah tanda tangan kesepakatan KHL itu. Namun KSPN tidak mengamanatkan angka nominal KHL yang disepakati Dewan Pengupah tersebut.

“Kami merasa ditelikung,” ujarnya.

Editor : Marhaendra Wijanarko

loading...


Komentar Anda

Berita Terkait

KEMBALI KE ATAS badge