0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Kenaikan Tamsil PNS Solo Rp 15,7 Miliar Ditolak

Anggota Komisi I DPRD Solo, Abdullah AA (dok.timlo.net/daryono)

Solo – Pemerintah Kota (Pemkot) Solo mengajukan kenaikan tambahan penghasilan (Tamsil) bagi pegawai negeri sipil (PNS) sebesar Rp 15,7 miliar. Kalangan DPRD Solo menolak ajuan kenaikan Tamsil tersebut.

Kenaikan Tamsil PNS tertuang dalam Nota Penjelasan Kebijakan Umum Anggaran dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2016 yang diajukan Penjabat (Pj) Walikota Solo, Budi Suharto ke DPRD, Kamis (1/10).

Informasi yang Timlo.net peroleh, total anggaran Tamsil PNS di KUA PPAS APBD 2016 sebesar Rp 92,85 miliar. Angka itu naik tajam dari anggaran Tamsil di APBD 2015 sebesar Rp 77,01 miliar.

“Kami menyayangkan pengajuan kenaikan Tamsil ini. Ke depan, Pemkot perlu merestrukturisasi pegawainya. Jangan besar pasak daripada tiang. Jangan alasannya pegawainya kurang, tunjangannya kurang. Kenaikan Tamsil saat ini tidak baik,” kata anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Solo, Abdullah AA kepada wartawan, Senin (5/10).

Menurut Abdullah, Pemkot semestinya lebih berupaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Kinerja Pemkot saat ini juga dinilainya tidak maksimal. Hal itu terlihat dari belum cairnya anggaran hibah kemasyarakat seperti PKK, Posyandu, LPMK dan RT/RW.

Senada, anggota Banggar DPRD lainnya, Supriyanto menyatakan menolak kenaikan Tamsil PNS di 2016. Pemkot semestinya meningkatkan belanja langsung, bukan menaikkan Tamsil yang merupakan belanja tidak langsung.

“Trennya, belanja untuk pegawai ini justru meningkat. Kemarin, belanja tidak langsung ini 62 persen, sekarang malah dinaikkan menjadi 67 persen. Harusnya, porsi belanja langsung dan tidak langsung ini 50 : 50. Ini malah sebaliknya. Melalui fraksi, kami akan instruksikan menolak kenaikan Tamsil ini,” ujarnya.

Anggota Banggar DPRD lainnya, YF Sukasno, punya pendapat serupa. Porsi belanja langsung dalam postur APBD semestinya lebih besar. Hal ini karena belanja langsung digunakan untuk kebutuhan pembangunan dan kebutuhan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat.

“Sekarang belanja langsung hanya 33 persen. Itu pun tidak murni semuanya ke masyarakat. Masih dikurangi keperluan lain, seperti membayar sewa alun-alun untuk pasar darurat dan honor-honor lainnya. Kami akan kaji kenaikan Tamsil ini seperti apa,” jelasnya.

Editor : Marhaendra Wijanarko

loading...


Komentar Anda

Berita Terkait

KEMBALI KE ATAS badge