0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Banyak APK Hilang, Paslon Dilarang Mengganti

Focus Grup Discussion (FGD) Pilkada Serentak Instansi Terkait dengan KPU kabupaten/kota di KPU Solo, Senin (5/10) (dok.timlo.net/daryono)

Solo – Alat peraga kampanye (APK) resmi yang dipasang Komisi Pemilihan Umum (KPU) diketahui banyak yang hilang atau rusak. Hal itu mengemukan dalam Focus Grup Discussion (FGD) Pilkada Serentak Instansi Terkait dengan KPU kabupaten/kota di KPU Solo, Senin (5/10). FGD diikuti KPU, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu), kepolisian, Satpol PP se-Soloraya.

“Setelah APK KPU terpasang, banyak APK hilang. Hilangnya di satu Paslon (pasangan calon), bukan dua-duanya. Tidak diketahui juga hilangnya rusak atau memang sengaja dihilangkan,” kata Ketua Panwaslu Wonogiri, Isnawati Solihah.

Persoalan APK hilang juga terjadi di wilayah lainnya. Di Sukoharjo misalnya, ditemukan juga kejadian APK hilang. Ketua Panwaslu Sukoharjo, Subekti menyarankan jika ada APK salah satu Paslon hilang, lebih baik APK Paslon lainnya diturunkan. Hal itu untuk menjaga rasa keadilan.

Menanggapi banyaknya kejadian APK hilang, Komisioner KPU Jawa Tengah, Wahyu Setiawan mengatakan, baru-baru ini, KPU RI telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) KPU RI No 629. Dalam SE itu, paslon dilarang mengganti alat peraga kampanye (APK) yang rusak atau hilang. Pengganti APK sepenuhnya menjadi tanggung jawab KPU dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran.

“APK hilang tidak bisa diganti oleh Paslon. Kalau paslon diizinkan mengganti dengan uang pribadi, rohnya PKPU hilang. Penggantian menjadi tanggung jawab KPU dengan melihat basis anggaran,” ujar dia.

Menurut Wahyu, lantaran penggantian didasarkan ketersediaan anggaran, kemungkinan tidak semua APK hilang bisa diganti KPU. KPU mengalokasikan anggaran maksimal 10 persen dari total anggaran pengadaan APK. Jika anggaran sudah habis, penggantian APK tidak bisa dilakukan.

“Misal APK yang rusak nilanya Rp 50 juta. Ternyata anggaran penggantian hanya tersedia Rp 30 juta. Maka tidak semua yang hilang bisa diganti. Maksimal ya Rp 30 juta,” jelasnya.

Di beberapa daerah di Jawa Tengah, kata Wahyu, lantaran APK salah satu paslon hilang, untuk memenuhi rasa keadilan, KPU kabupaten/kota menurunkan APK pasangan lainnya. Hal itu lantaran KPU belum bisa melakukan penggantian APK yang hilang.

“Itu terobosan lokal wisdom, boleh-boleh saja sepanjang melalui kesepakatan,” ujarnya.

Editor : Marhaendra Wijanarko

Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge