0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

DPR Dukung Pemerintah Terbitkan UU Tax Amnesty

dok.merdeka.com

Mukhammad Misbakhun

Timlo.net – Gagasan Pemerintah untuk menerbitkan UU Pengampunan Pajak atau ‘tax amnesty’ diklaim dapat menjadi bagian rekonsiliasi nasional. Sekaligus, upaya mengatasi kekurangan penerimaan pajak tahun 2015.

“Kebijakan ‘tak amnesty’ harus menjadi bagian dari sebuah rekonsiliasi nasional, agar Pemerintah dapat meningkatkan penerimaan negara sekaligus menyelesaikan persoalan struktural di bidang penegakan hukum,” kata Anggota Komisi XI DPR RI, Mukhammad Misbakhun, Sabtu (3/10).

Menurut Misbakhun, siapapun yang menggunakan skema ‘tax amnesty’ akan dikecualikan dari semua tindak pidana, kecuali tindak pidana terorisme dan narkoba.

‘Tax amnesty’ yang digagas Pemerintah saat ini, kata dia, isinya harus meliputi tiga aspek.

Pertama, ‘tax amnesty’ harus menyangkut repratiasi modal sehingga yang warga negara Indonesia di luar negeri bisa masuk kembali ke Indonesia melalui sistem perbankan Indonesia.

Kedua, aspek underground atau hidden economy di dalam negeri harus diberikan jalan keluar agar masuk dalam ekonomi formal.

Kemudian ketiga, masalah piutang pajak yang ada harus diselesaikan.

“Melalui ketiga skema ‘tax amnesty’ tersebut diharapkan dapat menuntaskan permasalahan pajak yang selama ini tertenda, dan masalah ‘tax amnesty’ akan menjadi kebijakan nasional amnesti,” katanya.

[eko]

Sumber: merdeka.com

Editor : Dhefi Nugroho

loading...


Komentar Anda

Berita Terkait

KEMBALI KE ATAS badge