0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Hibah 2015 Belum Cair, Banggar Tolak Bahas KUA PPAS APBD 2016

Dok.Timlo.net/daryono
Ketua Komisi III DPRD Solo, Honda Hendarto (Dok.Timlo.net/daryono)

Solo – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Solo menolak membahas Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) APBD 2016. Penolakan itu dilakukan lantaran hibah senilai Rp 30 Miliar di APBD Perubahan 2015 belum dicairkan.

“Tadi di internal Banggar disepakati menunda pembahasan KUA PPAS APBD 2016 untuk jangka waktu yang ditentukan. Sampai hibah kepada masyarakat seperti PKK, Posyandu, LPMK dan parpol di APBD Perubahan 2015 dicairkan. Kegiatan segelintir saja tidak bisa melaksanakan. Kok mau membahas APBD 2016,” kata anggota Banggar DPRD Solo, Honda Hendarto kepada wartawan, Jum’at (2/10).

Sedianya, rapat Banggar dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dilakukan Jum’at (2/10) siang. Lantaran Banggar menyepakati penundaan, rapat Banggar akhirnya dibatalkan.

Honda melanjutkan, pencairan hibah dan bantuan parpol semestinya sudah tidak ada persoalan. Dalam pembahasan APBD Perubahan 2015, hibah ke PPK dan Posyandu bisa dialihkan ke LPMK. Hal itu buntut adanya ketentuan dalam Undang-undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dimana penerima hibah harus berbadan hukum.

“LPMK, RT, RW itu kan lembaga berbadan hukum. Pembentukannya berdasarkan Perda LKK (Lembaga Kemasyarakat Kelurahan). Dibentuk dengan mandat undang-undang. Kalau disangsikan terus bagaimana ?,” beber dia.

Selain menunda pembahasan, tambah Honda, Banggar juga memberikan masukan kepada Pimpinan DPRD untuk memanggil eksekutif pada Senin (4/10). Pemanggilan itu untuk mengetahui alasan belum cairnya hibah dan bantuan parpol.

Senada, anggota Banggar lainnya, YF Sukasno sepakat dengan penundaan pembahasan KUA PPAS APBD 2016. Pasalnya, di APBD 2016 juga tercantum hibah masyarakat.

“Hibah ini kan ada lagi di 2016. Kalau dibahas nanti bagaimana ? Makanya, eksekuif dipanggil dulu saja,” ujar dia.

Anggota Banggar DPRD, Supriyanto kurang sependapat dengan penundaan pembahasan KUA PPAS APBD 2016. Alasan belum cairnya hibah masyarakat tidak relevan untuk penundaan pembahasan KUA PPAS APBD 2016.

“Harusnya cukup Komisi memanggil SKPD terkait kenapa progres pencairannya terlambat. Tidak perlu penundaan. Tapi ya Pimpinan maunya (menunda) begitu,” kata dia.

Editor : Wahyu Wibowo

loading...


Komentar Anda

Berita Terkait

KEMBALI KE ATAS badge