0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Aset Pemkab Karanganyar Disensus

dok.timlo.net/nanang rahadian
Aset Pemkab Karanganyar yang dilelang (dok.timlo.net/nanang rahadian)

Karanganyar — Aset milik Pemkab Karanganyar yang tersebar di seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) akan didata ulang. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan kejelasan statusnya dalam pencatatan di laporan keuangan. Pelaksanaan sensus aset akan berlangsung selama 1-31 Oktober.

“Sensus diperlukan, karena terjadi perubahan kondisi atas aset yang digunakan Pemkab seiring berjalannya waktu,” kata Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jateng, Bambang Wahyudi, Jumat (2/10).

Dengan adanya kejelasan aset, lanjut Bambang, Pemkab bisa mengambil tindakan terhadap pengelolaannya. Misal tanah yang belum bersertifikat, segera diurus bukti kepemilikannya.

“Mungkin aset yang dulunya baik, sekarang sudah rusak. Dulu ada catatannya, sekarang hilang catatan. Ada catatan barangnya, tapi fisiknya tidak ada. Atau tanah-tanah yang asalnya dari wakaf, belum disertifikatkan,” jelasnya.

Pemkab juga bisa menggolongkan aset bergerak yang ada, dalam beberapa klasifikasi. Misalnya rusak parah, rusak sedang dan rusak ringan, untuk kemudian bisa diambil tindakan atas aset tersebut. Jika aset yang dimiliki rusak berat, ada opsi untuk melelang barang yang ada.

“Aset ini juga bagian terbesar dari laporan keuangan. Administrasi yang baik terhadap pengelolaan aset, akan mendukung opini yang baik terhadap laporan keuangan Pemkab. Bisa saja opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) lepas, karena administrasi asetnya kurang baik,” jelasnya.

Bupati Karanganyar Juliyatmono menambahkan, sensus aset tersebut salah satu tujuannya untuk ketertiban administrasi. Selain menugaskan setiap SKPD untuk mendata jumlah aset yang digunakan, Pemkab juga menerjunkan tim untuk menelusuri aset berupa tanah, yang saat ini belum memiliki sertifikat.

Editor : Marhaendra Wijanarko

loading...


Komentar Anda

Berita Terkait

KEMBALI KE ATAS badge