0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Terima Gratifikasi, PNS Diminta Lapor KPK

ilustrasi suap

Klaten — Direktorat Gratifikasi Kedeputian Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan Pegawai Negeri Sipil (PNS), khususnya para pejabat harus lebih berhati-hati menjalankan tugas terkait penerimaan gratifikasi.

“Pejabat yang bandel melapor penerimaan gratifikasi akan berkonsekuensi hukum. Pasalnya, sanksi pidana penerima gratifikasi, khususnya kategori suap termasuk berat,” kata Ketua Tim Direktorat Gratifikasi Kedeputian Bidang Pencegahan KPK, Joned Junaedi, Kamis (1/10).

Ditambahkannya, ancaman gratifikasi kategori suap adalah pidana minimal empat sampai 20 tahun, bahkan seumur hidup dengan denda minimal Rp 200 Juta hingga Rp 1 Miliar. Bila penerimaan gratifikasi terkait tugas dan jabatan, maka yang bersangkutan wajib melapor ke KPK maksimal 30 hari kerja. Sehingga terbebas dari ancaman pidana, baik bersamaan penyerahan barang bukti atau tidak.

“Gratifikasi masuk kategori suap jika penerimaan itu berkaitan jabatan atau berlawanan dengan kewajiban dan tugas penerima. Sebaliknya jika tidak terkait dua hal tersebut tidak masuk kategori suap. Untuk format pelaporan dapat diperoleh dari website resmi KPK atau Kabupaten/Kota yang telah membentuk Unit pengendalian Gratifiasi (UPG),” jelasnya.

Bersama dua deputi lainnya, perwakilan lembaga anti rasuah ini diundang Inspektorat Kabupaten Klaten untuk memberikan Bimbingan Teknis Penyusunan Aturan Gratifikasi di ruang B1 komplek Setda setempat.

Editor : Wahyu Wibowo

loading...


Komentar Anda

Berita Terkait

KEMBALI KE ATAS badge