0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Soal SE Mendagri Dana Hibah, Disbudpora Konsultasi Kemenkunham

Ilustrasi Uang (merdeka.com)

Klaten — Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disbudparpora) Klaten bakal berkonsultasi ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Hal itu menyusul terbitnya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (SE Mendagri) No 900/4627/SJ, tentang tata cara pencairan hibah dan bantuan sosial (bansos).

“Terkait UU No 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah dan terbaru SE Mendagri, maka kita tentu secara birokrasi masih perlu koordinasi bagaimana itu badan hukum,” kata Kepala Disbudparpora Klaten, Joko Wiyono, Kamis (1/10).

Seperti halnya Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra), pihaknya juga sudah berkonsultasi ke beberapa lembaga. Pasalnya, ada pemahaman dari kelompok masyarakat baik badan, lembaga, atau organisasi kemasyarakatan yang masih memandang regulasi tersebut secara beragam.

Disisi lain, selama ini pihaknya menyalurkan dana hibah kepada beberapa kelompok. Diantaranya, KONI (Komite Olahraga Nasional Indonesia), Pasren (Paguyuban Seni Rupawan Klaten), Dewan Kesenian, dan lain sebagainya.

“Tidak hanya satu lembaga, kita juga akan minta kejelasan Kemenkumham seperti apa, sehingga aman. Biar nantinya tidak ada permasalahan hukum. Sekarang sedang kita bahas dan target selambatnya minggu depan sudah ada kejelasan,” imbuh Joko Wiyono.

Editor : Wahyu Wibowo

Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge