0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Pemerintah Babat Habis Perijinan Sektor Kehutanan

merdeka.com

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya

Timlo.net – Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Siti Nurbaya menuturkan, kementeriannya juga turut melakukan penyederhanaan ijin untuk mendukung upaya menggenjot investasi.

“Prinsip bahwa ijin untuk keperluan produktif dan investasi yang cepat dan bagi KLH mengandung esensi pengawasan terutama dikaitkan dengan lapangan,” papar Siti di Kantor Presiden, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (29/9).

Siti mengakui, pengurusan ijin di KLH rata-rata memakan waktu antara dua hingga empat tahun. Dari sebelumnya 14 ijin dipangkas menjadi 6 ijin dan melibatkan revisi atas 9 peraturan menteri kehutanan di waktu lalu.

Pertama, ijin eksplorasi dan operasi produksi yang diperuntukkan bagi sektor tambang, seperti emas, bauksit, tembaga dan lain-lain. Dalam paket kebijakan September kedua, ijin tersebut dijadikan satu menjadi jadi ijin pinjam pakai kawasan hutan.

“Kalau dia eksplorasi itu seharusnya di dalam, jadi kita bisa proses sekitar 3-5 hari. Sedangkan untuk usaha produksi ini masuk ke dalam ijin pertama tadi itu sebetulnya bisa sampai 12 hari, paling lama,” kata Siti.

Dalam kaitannya dengan kewajiban rekomendasi daerah sesuai UU 23/2014, perijinan tersebut ditarik ke pemerintah provinsi dan kabupaten dengan maksimal waktu pemberian rekomendasi selama empat hari.

“Kalau dia tidak merekomendasi kita ambil posisi. jadi dengan demikian ijin pinjam/pakai kawasan hutan bisa dipersingkat menjadi 12-15 hari dari tadinya 3-4 tahun,” ungkap Siti.

Kedua ijin pelepasan kawasan hutan. Ijin ini disederhanakan dari sebelumnya ijin prinsip memakan waktu 3-4 tahun, maka dalam paket kebijakan September kedua ini ijin bisa keluar dalam waktu 12 hari.

“Nah ini begitu juga dalam kaitan rekomendasi kepala daerah itu diminta tidak lebih dari 4 hari,” jelas Siti.

Ketiga ijin pemanfaatan hasil hutan kayu untuk produksi yang semula empat ijin, disederhanakan menjadi satu ijin yakni ijin usaha pemanfaatan kayu.

Keempat di bidang industri kehutanan, KLH menjadikannya satu ijin saja dari semula butuh dua ijin yaitu ijin di atas 6.000 meter kubik per tahun dan yang kedua adalah perluasannya.

“Perluasan minta ijin baru lagi. nah ini tidak perlu. Namanya ijin industri primer industri hutan,” ucap Siti.

Selain itu, lanjut Siti, ijin penyediaan sarana wisata alam, ijin pemanfaatan jasa wisata alam, ijin pemanfaatan air dan energi, ijin pemanfaatan panas bumi yang semula sulit dan memakan waktu, sekarang dipermudah.

“Dinamakan menjadi satu yaitu ijin pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan konservasi. Karena di kawasan konversi itu otoritasnya ada di pemerintahan pusat. Kita jadikan satu. kemudian ada juga juga konservasi ini dan lain-lain ini butuh waktu 12 hari, setelah (sebelumnya) bertahun-tahun,” tutur Siti.

[noe]

Sumber : merdeka.com

Editor : Wahyu Wibowo

Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge