0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Sengketa Kasus Sriwedari, PN Solo Beri Kelonggaran 2 Pekan

Sejumlah pihak yang dipanggil oleh PN Solo terkait sengketa lahan Sriwedari meliputi pihak Pemkot Solo, Keraton Kasunanan Solo serta Museum Radya Pustaka (dok.timlo.net/achmad khalik)

Solo — Pengadilan Negeri (PN) Solo memanggil pihak bersengkata dalam kasus lahan Sriwedari ke PN Solo, Selasa (29/9) siang. Dalam pemanggilan yang memasuki tahap aanmaning tersebut, nampak hadir perwakilan dari Pemkot Solo yang diwakili Kabag Hukum dan HAM Pemkot Solo, Kinkin Sultanulhakim, Ketua Komite Radya Pustaka, Purnomo Subagyo, perwakilan dari Keraton Solo KGPH Poeger serta kuasa hukum ahli waris Sriwedari, Anwar Rachman.

Dalam pertemuan yang dilakukan secara tertutup, pihak PN Solo memberikan kelonggaran untuk dua pihak bersengketa yakni pihak termohon, Pemkot Solo dan Keraton Solo serta pihak pemohon yakni ahli waris lahan Sriwedari.

“Kami memberikan kelonggaran waktu kepada pihak bersengketa selama dua pekan,” kata Ketua PN Solo, Amin Sutikno usai pertemuan tersebut, Selasa (29/9) siang.

Rencananya, pihak bersengketa akan ditemukan kembali pada Selasa (13/10) mendatang dengan agenda membicarakan eksekusi lahan yang menjadi sengketa.

Sementara, kuasa hukum ahli waris Sriwedari, Anwar Rachman menilai, kelonggaran waktu yang diberikan pihak PN untuk mencari solusi eksekusi terbaik. Sehingga tidak terjadi hal yang tak diinginkan. Menurutnya, sengketa lahan seluas 10 hektar di pusat Kota Solo tersebut telah dimenangkan oleh pihaknya. Sehingga, pihak Pemkot maupun Keraton Solo harus taat pada aturan tertinggi hukum di Indonesia.

“Kami siap membantu Pemkot melakukan pengosongan lahan Sriwedari,” kata Anwar.

Editor : Marhaendra Wijanarko

Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge