0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Tuntut Perbaikan Nasib, GTT/PTT Geruduk Balkot Solo

Puluhan GTT/PTT sesaat sebelum bertolak ke Jakarta berfoto di depan kantor DPRD Wonogiri beberapa waktu lalu (timlo.net/tarmuji)

Wonogiri — Ribuan guru tidak tetap (GTT) dan pegawai tidak tetap (PTT) se-Jawa Tengah bakal menggeruduk Balai Kota Surakarta, Senin (28/9). Mereka akan mengadukan nasib kepada anggota Komisi II DPR-RI. Tak ketinggalan GTT/PTT asal Wonogiri turut serta dalam dengar pendapat tersebut.

“Besok Senin (28/9), kita akan berangkat ke Solo, namun sebelumnya kita berkumpul terlebih dahulu di depan kantor DPRD Wonogiri,” ungkap Koordinator GTT/PTT Wonogiri, Tri Asmoro saat dihubungi via telepon, Minggu (27/9).

Menurutnya, aksi ini sangat mendadak, pasalnya dirinya baru mendapat kabar dari salah satu legistor DPR-RI Sabtu (26/9) petang. Sedangkan, Komisi II DPR-RI bakal menggelar audiensi dengan GTT/PTT se-Jateng yang disentralkan di kantor Balaikota Surakarta.

“Berhubung acara ini dadakan, kemungkinan kita hanya memberangkatkan teman-teman kita sekitar 100-an orang, ” terangnya.

Tri Asmoro juga mengatakan, dihadapan Komisi II DPR RI nanti mereka akan membahas soal nasib GTT/PTT khususnya Wonogiri yang hingga saat ini belum dapat kehidupan yang layak. Seperti diketahui, jumlah total GTT/PTT di Wonogiri ada sekitar 4.754 orang.

“Kami ingin nasib kami berubah, selayaknya guru-guru dan pegawai negeri lainnya, pasalnya tanggung jawab ini sebagai GTT/PTT sangat berat, sama dengan tanggung jawab yang diemban para PNS,” katanya.

Dia juga menambahkan, beberapa waktu lalu dirinya bersama beberapa rekannya telah mendatangi Kemenpan RB dan Kemendagri. Saat itu, keberangkatannya ke Jakarta didampingi Dinas Pendidikan (Disdik) Wonogiri dan Komisi IV DPRD Wonogiri. Bahkan, usulan formasi yang disampaikan dari Forum Pegawai Honorer Indonesia (FPHI) telah di setujui oleh Kemenpan RB. Sehingga audiensi ini, merupakan bentuk solidaritas FPHI memperjuangkan GTT/PTT yang belum masuk dalam formulasi FPHI.

“Yang jelas dalam audiensi nanti kami akan menyampaikan tiga tuntutan, sesuai formulasi FPHI Pusat, pertama databesakan honorer non K2 hingga tanggal mulai tehitung 2012. Lalu kedua, kami meminta agar CPNS umum ditunda. Sedang yang terakhir, kami juga meminta agar honorer non K2 statusnya jadi PNS secara bertahap tanpa tes,” tandasnya.

Editor : Wahyu Wibowo

loading...


Komentar Anda

Berita Terkait

KEMBALI KE ATAS badge