0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Rawan Penyimpangan, Dana Desa Tak Boleh Buat Beli Air Bersih

foto: Nanin

Arief Wardianta

Boyolali – Pemkab Boyolali melarang pemerintah desa, terutama di daerah krisis air bersih, menggunakan dana desa untuk membeli air bersih bagi warganya. Bila ketahuan, desa harus mengembalikan dana tersebut. Penggunaan dana desa sudah diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) dan Transmigrasi No.5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.

“Untuk membeli air bersih jelas tidak diperbolehkan, walaupun warganya sangat membutuhkan,” kata Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Boyolali, Arief Wardianta, Sabtu (26/9).

Dijelaskan, bila digunakan untuk mengatasi bencana kekeringan, harus sesuai dengan program kerja Pemdes. Seperti misalnya untuk membangun jaringan pipa, membangun embung, membangun jaringan irigasi tersier, maupun membeli bak penampungan air, hal itu diperbolehkan.

“Pernah di wilayah Boyolali utara, digunakan untuk membeli air bersih, langsung saya minta untuk mengembalikan,” tambahnya.

Sikap tegas ini muncul, menyusul adanya rencana Pemdes Jemowo, Musuk, yang akan memanfaatkan dana desa untuk membeli air bersih. Arif berharap penggunaan dana desa tidak sembarangan. Mengingat saat ini, desa menjadi sorotan karena dinilai rawan penyimpangan dalam penggunaan dana desa.

“Rawan penyimpangan, maka kita awasi terus penggunaan dana desa di masing-masing desa,” tambahnya.

Editor : Dhefi Nugroho

loading...


Komentar Anda

Berita Terkait

KEMBALI KE ATAS badge