0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Ahli Waris Sriwedari Dilaporkan ke Polisi

dok.timlo.net/achmad khalik
Mantan kuasa hukum ahli waris Sriwedari, M Jaril didampingi kuasa hukumnya, Heru S Notonegoro melaporkan kasus lahan Sriwedari ke Mapolresta Solo (dok.timlo.net/achmad khalik)

Solo — Sengketa lahan Sriwedari memasuki ranah pidana. Mantan kuasa hukum ahli waris RMT Wirjodiningrat, M Jaril didampingi kuasa hukumnya, Heru S Notonegoro mendatangi Polresta Solo untuk melaporkan tindak penipuan jual beli lahan ke pihak lain. Padahal, sebelumnya M Jaril telah membuat kesepakatan tertulis dengan ahli waris jika proses sengketa telah usai akan menjual lahan Sriwedari kepada dirinya.

“Sebelumnya, ahli waris telah membuat perjanjian tertulis dengan saya akan menjual tanah Sriwedari kepada saya dan saya memberikan uang jadi senilai Rp 500 juta,” kata Jaril saat ditemui wartawan di Mapolresta Solo, Jumat (25/9) siang.

Setelah kesepakatan tercapai yang tertuang dalam akta notaris pada 3 Maret 2006, M Jaril akhirnya melakukan gugatan dan dimenangkan oleh pihaknya. Maka sebagai kewajiban, dirinya harus membayar kekurangan biaya tanah seluas hampir 10 hektar tersebut kepada ahli waris senilai Rp 27,5 miliar.

“Perjanjian awalnya, jika menang saya akan membayar kekurangannya senilai Rp 27,5 miliar,” kata Jaril.

Namun, lanjut Jaril, perjanjian awal tersebut telah dilanggar pihak ahli waris lantaran sejumlah oknum ahli waris menjual tanah yang dimenangkannya kepihak lain. Oknum ahli waris mencabut kuasa pengurusan lahan Sriwedari secara sepihak. Dirinya memiliki bukti otentik perjanjian jual beli yang diilakukan oknum ahli waris di notatis Boyolali tahun 2011 lalu.

Lha wong tanah sudah ada ikatan mau dijual ke saya kok ini malah ahli waris neko-neko menjualnya ke pihak lain. Ya saya terpaksa laporkan,” terang Jaril.

Dijelaskan, nama ahli waris yang terlapor yakni Suharni dan kawan-kawan. Mereka sebanyak 11 kelompok ahli waris.

Sementara, Heru S Notonegoro mengatakan, sebenarnya pencabutan kuasa hukum secara sepihak sah asalkan tidak ada perjanjian ikatan jual beli. Namun dalam kasus ini tidak sah lantaran masih adanya ikatan jual beli antara ahli waris dan M Jaril.

“Jadi laporan yang kami buat menuju keranah penipuan dan penggelapan,” kata Heru.

Editor : Marhaendra Wijanarko

loading...


Komentar Anda

Berita Terkait

KEMBALI KE ATAS badge