0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Dana Dipangkas Rp 900 Juta, Panwas Terancam Berhenti

timlo.net/agung widodo

Anggota Panwaslu Sragen, Heru Cahyono

Sragen – Panwaslu Sragen terancam tidak bisa bekerja maksimal dalam mengawasi proses jalannya Pilkada Kabupaten Sragen Desember mendatang. Pasalnya alokasi anggaran yang disediakan dari APBD Perubahan 2015 hanya cukup untuk operasional hingga bulan November. Sehingga untuk anggota Panwascam, PPL dan pengawas TPS terancam tidak mendapatkan honor.

”Anggota Panwas kita sampai ditingkat TPS jumlah totalnya mencapai 1.644 petugas,” kata Anggota Panwaslu Sragen, Heru Cahyono kepada wartawan, Rabu (23/9).

Heru mengungkapkan, dari total anggaran yang diajukan di APBD Perubahan sebesar Rp 1, 063 Miliar, DPRD Sragen hanya menyetujui sebesar Rp 100 juta. Dengan kata lain dana itu dipangkas DPRD sebesar Rp 900 juta. Padahal pihaknya telah merinci peruntukan dari Rp 1.063 Miliar itu diantaranya untuk pembayaran honor anggota Panwas sebanyak Rp 412.500 juta, dana operasional Pengawas Pemilih Lapangan (PPL) Rp 116.400 juta dan pengadaan buku pegangan sebesar Rp 265.500 juta.

Selain untuk pembiayaan tersebut, Panwaslu juga mengajukan tambahan honor bagi petugas Panwascam sebanyak Rp 78 Juta dan biaya pengadaan Posko PPL sebanyak Rp 20 Juta. Jumlah tersebut masih ditambah dengan biaya honor untuk perpanjangan waktu selama dua bulan sebesar Rp 46 Juta dan dana operasional Rp 74 Juta. Jadi total kebutuhan yang diajukan mencapai Rp 1,063 Miliar.

Menurut Heru, alokasi anggaran yang dimiliki Panwas hanya bertahan sampai bulan November. Jika tidak ada penambahan dana operasional, otomatis aktifitas Panwas bakal terhenti.

”Sesuai amanat undang-undang Pemkab wajib menyediakan anggaran bagi Panwas. Jika pemilu hanya diselenggarakan oleh KPU dan tidak ada unsur dari Panwas maka hasil pemilu tidak sah,” jelasnya.

Editor : Wahyu Wibowo

loading...


Komentar Anda

Berita Terkait

KEMBALI KE ATAS badge