0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Terkendala Badan Hukum, Hibah UMKM Diusulkan Lewat LPMK

timlo.net/setyo pujis

Pameran UMKM

Solo — Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Solo tengah mencari solusi agar penyaluran hibah untuk rintisan untuk Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM) tetap bisa dilakukan. Hal ini menyusul ketentuan dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dimana penerima hibah harus berbadan hukum.

“Tahun ini kami masih tetap bisa menyalurkan secara langsung dalam bentuk pelatihan dan bantuan modal. Tetapi tahun depan kami sedang mencari alternatif penyalurannya,” kata Kepala Dinkop dan UMKM Solo, Nur Haryani kepada wartawan, Selasa (22/9).

Menurut Nur, ketentuan dalam UU 23/2014 membuat UMKM penerima hibah harus berbadan hukum. Agar hibah bisa tetap tersalurkan, alternatif yang memungkinkan, UMKM penerima hibah diharap bisa bergabung dengan membentuk koperasi.

“Alternatifnya lewat koperasi, yang kami nilai lebih mudah ketimbang yayasan. Namun, kami berharap koperasi ini benar-benar bisa bertahan. Jadi tidak hanya untuk menerima bantuan sesaat,” ujar dia.

Nur Haryani mengungkapkan, tidak mudah membujuk UMKM penerima hibah bergabung dalam koperasi. Umumnya, pelaku UMKM rintisan ini enggan memenuhi ketentuan persyaratan yang harus dipenuhi. Untuk tahun ini, Dinkop UMKM mengalokasikan anggaran Rp 900 juta untuk pelatihan dan bantuan modal bagi UMKM.

Sementara Ketua Komisi III DPRD Solo, Honda Hendarto mengatakan ketentuan yang mengharuskan penerima hibah berbadan hukum menimbulkan persoalan tersendiri. Pasalnya, persyaratan mendirikan badan hukum seperti koperasi dan yayasan tidak mudah. Ia mengusulkan agar penyaluran hibah dilakukan melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK).

“Mungki bisa diarahkan penyalurannya lewat LPMK dan PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga – Red),” ujar dia.

Editor : Wahyu Wibowo

loading...


Komentar Anda

Berita Terkait

KEMBALI KE ATAS badge