0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

UU Pemerintahan Daerah Berpotensi Inkonstitusional

Aksi tolak UU Pilkada DPRD dan MD3 (dok.merdeka.com)

Timlo.net — Pakar Hukum Tata Negara Rifqinizamy Karsayuda berpandangan, keberadaan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berpotensi inkonstitusional. Pasalnya, UU tersebut hanya mengedepankan paham negara kesatuan yang berkarakter sentralistik dengan menegasikan ruang otonomi sebagaimana amanah Konstitusi.

“UU Pemerintahan Daerah berpotensi bertentangan dengan Konstitusi,” tegasnya dalam keterangan pers yang diterima merdeka.com, Sabtu (19/9).

Rifqi mengatakan, UUD Negara Republik Indonesia 1945 mencirikan Indonesia sebagai negara kesatuan yang desentralistik sebagaimana diatur didalam Pasal 1 ayat (1) jo Pasal 18 UUD 1945.

UU 23/2014, lanjut dia, melalui pembagian urusan kewenangan yang diatur di dalamnya, nyata-nyata menghilangkan keberadaan dan hakikat otonomi daerah sebagaimana amanah Pasal 18 UUD 1945.

Lantaran seluruh urusan kewenangan didominasi dan diatur oleh Pemerintah Pusat, terangnya.

Rifqi yang juga Dewan Pakar bidang Hukum Tata Negara Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) ini menilai, UU 23/2014 seolah menegasikan keberadaan Pemerintah Daerah sebagai badan hukum, selain Pemerintah Pusat.

Menurutnya, posisi Presiden sebagai pemegang kekuasan tertinggi dalam Pemerintahan ditonjolkan sangat kuat di dalam UU ini, sehingga daerah semata-mata dimaknai sebagai unit administratif Pemerintah (Pusat) di daerah semata.

Dalam konteks itulah, kami mempertimbangkan untuk melakukan uji materi (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi atas UU Pemerintahan Daerah tersebut, tukas pengajar di Universitas Lambung Mangkurat ini. [war]

Sumber: merdeka.com
Editor : Marhaendra Wijanarko

Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge