0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Peminat Transmigrasi Wonogiri Banyak, Kuota Terbatas

dok.timlo.net/tarmuji
Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Wonogiri (dok.timlo.net/tarmuji)

Wonogiri — Kuota transmigrasi tahun ini terbilang sangat sedikit ketimbang jumlah peminat. Pemerintah pusat memberikan kuota sebanyak 10 kepala keluarga (KK) dari Wonogiri untuk bertransmigrasi. Lima KK nantinya akan ditempatkan ke Kolaka Sulawesi Tenggara, dan lima KK berikutnya ditempatkan di Kayong Utara Kalimantan Barat. Sementara peminat transmigrasi asal Wonogiri saat ini ada 58 KK dan sudah lama antri.

“Saat ini baru dalam tahap seleksi. Pemerintah pusat hanya memberi kuota transmigrasi untuk Wonogiri sejumlah 10 KK,” ujar Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Wonogiri, Ristanti melalui Kabid Transmigrasi, Sri Dasumi, Jumat (18/9).

Diakuin, peminat transmigrasi di Wonogiri cukup tinggi, namun hal itu terganjal akan kuota yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui Pemprop Jateng. “Banyaknya peminat itu karena ada keluarganya atau tetangganya yang ikut program transmigrasi dan berhasil. Sehingga mereka ingin mengikuti jejak keluarganya itu,” jelasnya.

Dikatakan, dari pendaftar transmigrasi sebanyak 58 KK, kebanyakan berasal dari tiga kecamatan, yakni Kecamatan Puhpelem, Purwartoro dan Slogohimo. Pasalnya, dari tiga kecamatan itu sudah ada beberapa warga yang menetap di daerah tujuan transmigrasi tersebut.

“Tahun ini kita dapat kuota 10 KK, sedang tahun 2013 ada kuota sebanyak 15 KK, kemudian tahun 2014 kita dapat jatah hanya 6 KK,” terangnya.

Terkait pemberangkatan transmigran asal Wonogiri, pihaknya belum mengetahui secara pasti, karena masih menunggu kepastian nomenklatur dari pemerintah pusat. “Kemungkinan paling lambat bulan Desember sudah berangkat,” katanya.

Ditambahkan, selain gratis, sesampainya di tempat tujuan transmigrasi, peserta akan mendapatkan tanah seluas dua hektar. Dengan perincian, 1/4 hektar untuk rumah dan pekarangan, kemudian 3/4 hektar untuk lahan usaha satu, lalu satu hektar lahan usaha dua atau lahan yang masih belum dibabat.

“Di sana mereka juga mendapat jatah pemeriksaan kesehatan, bibit pertanian dan juga uang saku jaminan hidup sebesar Rp 1,2 juta,” tandasnya.

Editor : Marhaendra Wijanarko

loading...


Komentar Anda

Berita Terkait

KEMBALI KE ATAS badge