0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Soal Tunjangan, Anggota DPR Tak Boleh Sembarang Statemen

dok.merdeka.com

ilustrasi

Timlo.net – Anggota DPR yang menolak rencana kenaikan tunjangan bagi tiap anggotanya diminta tidak membuat statemen sembarangan. Mereka diminta untuk menyampaikan penolakan tersebut di Badan Anggaran (Banggar) DPR.

“Silakan anggota tolak di Banggar DPR, jangan ngoceh di luar,” kata Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah, Kamis (17/9).

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini pun meminta kepada anggota dewan yang menolak kenaikan tunjangan itu untuk bersikap konsisten. Dia menilai banyak anggota DPR yang setuju saat rapat di Banggar, tetapi menyatakan menolak saat di hadapan media.

“Jadi jangan ngomong tolak di luar, tapi terima di Banggar,” ujarnya.

Seperti diketahui, dalam APBN 2016 yang sudah disahkan antara pemerintah dan DPR, tunjangan anggota dewan mengalami kenaikan dari tahun-tahun sebelumnya. Berikut tunjangan DPR di APBN 2016:

1. Tunjangan kehormatan

A. Ketua badan/komisi sebesar Rp 6 juta dan akan diusulkan menjadi Rp 11,1 juta
B. Untuk wakil ketua dari Rp 6,4 juta menjadi Rp 10,7 juta
C. Anggota dari Rp 5,5 juta menjadi Rp 9,3 juta.

2. Tunjangan komunikasi intensif

A. Ketua badan/komisi dari Rp 16,4 juta akan diusulkan menjadi Rp 18,7 juta
B. Wakil ketua dari Rp 16 juta akan menjadi Rp 18,1 juta
C. Anggota dari Rp 15,5 juta menjadi Rp 15,6 juta

3. Tunjangan peningkatan fungsi pengawasan dan anggaran

A. Ketua komisi/badan sebesar Rp 5,2 juta akan menjadi Rp 7 juta
B. Untuk wakil ketua komisi atau badan, dari Rp 4,5 juta akan menjadi Rp 6 juta
C. Anggota DPR dari Rp 3,7 juta menjadi Rp 5 juta.

[bal]

Sumber: merdeka.com

Editor : Dhefi Nugroho

loading...


Komentar Anda

Berita Terkait

KEMBALI KE ATAS badge