0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Gakkumdu Belum Dibentuk, Pelanggaran Pilkada Dipastikan Menguap

timlo.net/nanin

Panwaslu Boyolali saat memeriksa pelanggar pemilu

Boyolali — Upaya Panwaslu Boyolali membawa dua kasus pelanggaran dan dugaan pidana pemilu yang melibatkan PNS Boyolali ke ranah yang lebih tinggi, yaitu Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) batal. Pasalnya, Gakkumdu belum resmi dibentuk. Hal itu, terungkap dalam pertemuan tim dari Panwaslu, Kejari Boyolali dan Polres Boyolali, Selasa (15/9) siang di kantor Panwaslu.

“Belum ada kekuatan hukum, jadi kasus pelanggaran belum bisa diproses secara pidana,” ungkap anggota Panwaslu, Taryono.

Dalam pertemuan tersebut, tim dari Kejari Boyolali dan Polres Boyolali tidak berani melanjutkan perkara yang saat ini ditangani Panwaslu. Sebab belum ada kesepakatan di antara Kapolri, Kejaksaan Agung, dan Bawaslu tentang pembentukan Gakkumdu. Mereka khawatir jika tetap memproses perkara pemilu tanpa ada dasar hukum pembentukan tim Gakkumdu, akan menjadi celah untuk melemahkan perkara itu sendiri.

“Kalau tidak ada dasar hukumnya, nanti malah bisa di praperadilankan,” ungkap Kapolres Boyolali, AKBP Budi Sartono, diwakili Kasatreskrim, AKP Andie Prasetyo.

Ditambahkan Taryono, Panwaslu Boyolali sebenarnya sudah menerima surat edaran dari Bawaslu untuk memakai MoU Gakkumdu tahun 2013. Namun, tim dari kejaksaan dan kepolisian tetap khawatir dengan MoU tersebut karena dasar hukum MoU Gakkumdu 2013 berbeda dengan dasar hukum pelaksanaan pilkada tahun ini.

“Dua kasus pelanggaran yang kita tanggani, kita pastikan menguap,” tandasnya Taryono.

Editor : Wahyu Wibowo

loading...


Komentar Anda

Berita Terkait

KEMBALI KE ATAS badge