0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

KPK Tolak Tegas Korupsi Jadi Pidana Umum

dok.merdeka.com

Pimpinan KPK

Timlo.net – Kasus korupsi rencananya akan dicoret dari tindak pidana khusus. Nantinya, hal-hal terkait korupsi menjadi ranah KUHP.

“Iya (ada pertemuan). Bahas KUHP ketemu Dirjen (Perundang-undangan),” ujar Plt Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi, Senin (14/9).

Johan mengatakan rencana perubahan RUU KUHP tersebut harus digagalkan, mengingat jika dibiarkan masuk dalam tindak pidana umum, maka akan menyebabkan delegitimasi wewenang KPK dalam penanganan kasus korupsi.

Sebelumnya, KPK menolak rencana delik korupsi masuk ke KUHP. Plt Wakil Ketua KPK, Indriyanto Seno Adji memberikan alasan penolakan wacana tersebut. Sebab dinilai dia, jika delik masuk ke KUHP maka asas lex speciallis pidana korupsi akan hilang.

“Kami sudah ajukan surat kepada pemerintah tentang RKUHP, intinya delik-delik tipikor tidak diintegrasikan ke dalam RKUHP, integrasi tersebut akan bermakna bahwa delik tipikor bukan lagi sebagai tindak pidana khusus, tapi menjadi tindak pidana umum. Akibatnya justru akan terjadi delegitimasi wewenang KPK memeriksa kasus tipikor,” ujar Indrianto.

Dengan alasan yang sama, Indriyanto juga secara tegas menolak delik TPPU ikut dimasukkan dalam KUHP.

“Asas Lex Specialis pada RKUHP agar menyatakan secara tegas dan jelas bahwa tetap mempertahankan delik-delik tipikor yang tidak berdampak pada delegitimasi kelembagaan KPK,” tegasnya.

[rhm]

Sumber: merdeka.com

Editor : Dhefi Nugroho

Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge