0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Museum Radya Pustaka Terancam Eksekusi, Ini Kata Dua Cawali Solo

timlo.net/daryono

Museum radya pustaka

Solo – Terbitnya surat Aanmaning (teguran/peringatan) dari Pengadilan Negeri (PN) Solo kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Solo dan pengurus Yayasan Radya Pustaka, Selasa (8/9), yang diikuti dengan perintah pengosongan Museum Radya Pustaka mendapat tanggapan dua calon walikota (Cawali) Solo.

“Saya sudah sampaikan untuk dilakukan penundaan (eksekusi) melalui Pj (Penjabat) Walikota. Biar Pj yang bergerak sampai proses PK (Peninjauan Kembali) selesai,” kata Cawali dari PDIP, FX Hadi Rudyatmo (Rudy), Kamis (10/9).

Rudy melanjutkan, terpilih atau tidak terpilih sebagai walikota periode 2016-2021, Rudy menyatakan berkomitmen untuk menyelamatkan Museum Radya Pustaka dan Taman Sriwedari sebagai aset publik. Pada 29 September mendatang, Rudy juga mengaku siap mendampingi Komite Museum untuk menghadiri sidang di Pengadilan Negeri (PN) Solo.

“Saya datang sebagai rakyat yang ingin memberi dukungan saja. Kalau sampai jatuh ke ahli waris, ya Sriwedari bubar. Kita tunggu saja dari Aanmaning nanti seperti apa. Perintah eksekusi juga tidak akan semudah itu,” kata dia.

Pihaknya pun mengaku siap untuk bersama-sama menggelar aksi bersama warga lainnya. Namun,Rudy berharap semua elemen dapat menahan diri dan mengikuti proses hukum yang berjalan.

Sementara, Cawali dari Koalisi Solo Bersama (KSB), Anung Indro Susanto berpendapat kasus Sriwedari bagian proses hukum yang harus dijalani. Jika upaya peninjauan kembali (PK) akhirnya kalah, semua masyarakat Solo tentunya harus mematuhi putusan hukum.

“Kalau sudah diputus pengadilan, kita bisa apa ? Pait-paite (pahit-pahitnya) PK kalah, mestinya Sriwedari itu kembali ke tanah negara dulu untuk kemudian Pemkot bisa mengajukan sertifikat. Kalau pun belum bisa, kita lakukan pendekatan persuasif dengan Pemkot, ahli waris dan elemen masyarakat. Nek perlu ya dituku wae sisan (kalau perlu ya dibeli sekalian),” kata dia.

Menurut dia, jika akhirnya Pemkot kalah, bukan hal mustahil jika Pemkot hendak membeli lahan Sriwedari. Terlebih, jika dimiliki perorangan, pembangunan Sriwedari harus mengikuti RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah). Dimana peruntukkan kawasan Sriwedari kan tidak bisa diubah yakni untuk pendidikan dan kebudayaan.

Editor : Wahyu Wibowo

loading...


Komentar Anda

Berita Terkait

KEMBALI KE ATAS badge