0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Prabowo & Fadli Zon Digugat Mantan Ketua Pansel Cagub Gerindra

Prabowo Subianto (dok.merdeka.com)

Timlo.net — Ketua Dewan Pembina Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (DPP Partai Gerindra), Prabowo Subianto, bersama Wakil Ketua Umum Bidang Politik Dalam Negeri dan Pemerintahan Gerindra, Fadli Zon, digugat secara perdata oleh Zulkifli Jailani, di Pengadilan Negeri (PN) Kelas I A Padang, Rabu (9/9).

“Yang menjadi dasar gugatan berawal ketika saya ditunjuk selaku Ketua Panitia Seleksi Penjaringan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat periode 2015-2020, dengan SK DPD Partai Gerindra Sumbar dengan nomor 0215/PS-Pilkada/DPD-Gerindra/2015 tertanggal 2 Mei 2015,” ujar Zulkifli Jailani, Rabu (9/9).

Berdasarkan SK itu, lanjut Zulkifli, pada poin empat disebutkan bahwa DPD Partai Gerinda telah memberikan mandat sepenuhnya untuk memberikan rekomendasi kepada DPP, melalui DPD Gerindra, yang selanjutnya disampaikan kepada Badan Seleksi Nasional Calon Kepala Daerah Partai Gerindra.

Dengan hal tersebut, Zulkifli mengaku jika dirinya telah melaksanakan tugas selaku ketua panitia seleksi, dan sudah melakukan tahapan terhadap bakal calon gubernur, dan wakil untuk Pilkada Sumbar periode 2015 hingga 2020. Hal itu dilakukannya dengan memberikan informasi kepada masyarakat, bahwa Gerindra menerima pendaftaran gubernur dan wakil gubernur 2015 hingga 2020, mengundang DPC-DPC Partai Gerindra untuk informasi, menerima pendaftaran calon, dan lainnya.

“Dari hasil itu calon gubernur yang terseleksi adalah Irwan Prayitno, dan Syuir Syam. Sementara calon wakil gubernur adalah saya, Syamsu Rahim, Hendra Irwan Rahim, dan Syafruddin Putra,” jelasnya.

Sedangkan beberapa nama yang belum mendapatkan rekomendasi adalah Fauzi Bahar (Calon Gubernur), Muslim kasim (Calon Gubenur), Chairul Akbar (Calon Gubernur), Husni Haidi (Calon Gubernur), karena tidak memenuhi administasi Panel. Sedangkan Nasrul Abit (calon Wakil Gubernur), belum direkomendasikan karena kurangnya dukungan Kader Gerindra di basis sendiri, kurang kemampuan penguasaan mangsa, serta dukungan finansial yang minim.

Laporan Pansel dari hasil seleksi, lanjutnya, seharusnya menjadi kewajian bagi DPD untuk merekomendasikan kepada DPP, melalui Badan Seleksi Nasional Bakal Calon Kepala Daerah partai Gerindra, untuk ditetapkan sebagai calon yang didaftarkan oleh DPD Gerindra Sumbar, sebagai cagub dan cawagub di Sumbar dari Gerindra, maupun ataupun gabungan partai Gerindra, kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) provinsi itu.

Hanya saja, kata Zulkifli, tanpa melalui mekanisme yang ada pada 4 Juli 2015, DPP Gerindra telah mendahului rekomendasi hasil Pansel yang baru dikeluarkan pada 8 Juli 2015. Tergugat I (Prabowo Subianto, red) mengeluarkan Surat rekomendasi DPP Partai Gerindra, yang menunjuk beberapa nama yang tidak pernah diserahkan oleh tim Pansel Sumbar.

“Salah satunya yaitu Nasrul Abit yang tidak pernah diusulkan Pansel DPD Sumbar, tapi itu direkomendasikan DPP. Hal itu tidak sesuai Pasal 12 dengan Anggaran Dasar Partai Gerindra BAB II tentang Tujuan dan Fungsi,” ujar Zulkifli.

“Perbuatan tergugat merupakan melawan hukum dan mempermalukan saya sebagai Ketua Pansel karena hasil seleksi terbilang percuma,” tandasnya.

Dalam gugatan itu terdapat beberapa tergugat. Dimana tergugat I adalah Prabowo, dan Ahmad Muzani, tergugat II Fadli Zon, tergugat III Suir Syam, Darmawi, tergugat IV Nasrul Abit, serta tergugat V Pemerintahan Republik Indonesia C.q Komisi Pemilihan Umum Pusat, C.q KPU Sumbar, karena tetap menerima pendaftaran yang direkomendasikan DPP, meskipun permasalahan itu sudah diketahui dan menjadi pembicaraan media massa.

Dalam gugatannya, pihak penggugat minta pengadilan menghukum para tergugat membayar ganti rugi material, karena kerugian atas waktu yang seharusnya bisa digunakan untuk kepentingan yang lebih berharga dan bermanfaat sebesar Rp 1 Juta.

[tyo]

Sumber : merdeka.com

Editor : Wahyu Wibowo

loading...


Komentar Anda

Berita Terkait

KEMBALI KE ATAS badge