0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Pelaku Politik Uang Dijerat Pasal Pemilu

merdeka.com
Ilustrasi Uang (merdeka.com)

Sukoharjo — Sentra Penegakan Hukum terpadu (Gakkumdu) Sukoharjo memutuskan money politik masuk kategori tindak pidana umum. Polisi mengenakan pasal 149 KUHP tentang pelanggaran pemilu untuk kasus money politik, sedangkan Panwaslu berpijak pada PKPU No 7 Tahun 2015.

“Sanksi hukum pelanggaran pilkada money politik tidak diatur dalam UU No 8 tahun 2015 ataupun PKPU, sehingga kita sepakat menarik kasus ini ke ranah pidana umum, karena berpotensi menimbulkan konflik sosial,” kata Anggota Panwaslu Sukoharjo, Muladi Wibowo, Rabu (9/9).

Sementara pihak kepolisian menegaskan, kasus money politik akan dikenakan Pasal 149, 150, 151, dan 152 KUHP tentang tindak pidana suap dalam pemilihan umum.

”Hal ini dimungkinkan karena, dalam KUHAP memuat pasal tentang dikembalikannya penanganan tindak pidana yang tidak diatur secara detail di dalam UU lex specialis ke UU yang berlaku,” ungkap Kasatreskrim Polres Sukoharjo, Iptu Frans Dalanta Kembaren.

Pada penanganan kasus money politik nantinya, Panwaslu yang akan mengajukan ke penyidik kepolisian, setelah panwaslu melakukan analisa. Jika memenuhi unsur, penyidik akan menggunakan pasal yang ada di dalam KUHP.

Editor : Wahyu Wibowo

loading...


Komentar Anda

Berita Terkait

KEMBALI KE ATAS badge